Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945

A. Konstitusi

 

1. Pengertian Konstitusi

  1. Pengertian secara etimologis (bahasa)
    • Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
    • Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
    • Perancis : constituer yang berarti membentuk
    • Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
    • Indonesia : konstitusi → UUD
  2. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
  3. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  4. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
    • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
    • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
    • Pembatasan pemerintahan.
    • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
      • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
      • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
      • Proses hukum.
      • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
  5. Adapun syarat terjadinya konstitusi
    • Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
    • Adanya kedaulatan rakyat.
    • Adanya hukum yang adil.

 

  •  

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi → Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan  karena  dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
  2. Melindungi
  3. Sebagai pedoman penyelenggaraan

 

3. Nilai konstitusi

  1. Nilai normatif
    Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
  2. Nilai nominal
    Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
  3. Nilai semantik
    Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

4. Macam-macam Konstitusi

  1. Menurut CF. Strong
    • Konstitusi tertulis
      Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia → UUD 1945.
    • Konstitusi tidak tertulis
      berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
      • Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan
      • Tidak bertentangan dengan
      • Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris à konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
  2. Macam-macam konstitusi secara teoritis
    • Konstitusi politik
      Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
    • Konstitusi sosial
      Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
  3. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
    • Fleksibel/luwes
      Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
    • Rigid/kaku
      Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

5.  Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri

Menurut Mariam Budiarjo

Koerniatmanto Soetopawiro

  • Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
  • Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
  • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
  • Adanya organisasi negara HAM.
  • Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
  • Adanya cara perubahan konstitusi.
  • Pernyataan ideologis
  • Pembagian kekuasaan
  • Jaminan HAM
  • Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

 

6. Kedudukan Konstitusi

  1. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
    • Sebagai hukum dasar
    • Sebagai hukum tertinggi
    • Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
  2. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
    • Dari segi bentuknya
      • Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
      • UUD : tertulis
    • Dari segi sifatnya
      UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
  3. Paham konstitusionalisme
    Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
    • Hubungan antara pemerintahan dengan warga
    • Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
    Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
    • Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
    • Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
    • Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga

 

7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

  1. Renewal (pembaharuan) → dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
    • Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
  2. Amandemen (perubahan) → dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
    • Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
  3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
  4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

  1. Latar Belakang
    • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
    • Negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi.
    • Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang.
  2. Perumusan UUD oleh BPUPKI
    • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d. 16 Juni 1945.
    • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945.
  3. Penetapan UUD oleh PPKI
    Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia.

 

 

B. UUD 1945

 

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
  4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
 

2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode

Keterangan

UUD 1945
(18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi RIS (27/12/1949 – 17/8/1950)

Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem    pemerintahannya berubah menjadi parlementer.

UUD Sementara (17/10/1950 – 5/7/1959)

Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

UUD 1945 Pra-Orba

(5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

UUD Orba (1966 – 1999)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

UUD Amandemen (1999 – 2002)

Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

 

 

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

Penetapan

Tanggal Pengesahan

Pasal yang Diamandemen

Dimunculkan/diubah

Dihapus

Sidang Umum MPR (14 – 21 Oktober 1999)

19/10/1999

5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

 

Sidang Tahunan MPR (7 – 18 Agustus 2000)

18/08/2000

18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 9 November 2001)

09/11/2001

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 11 Agustus 2002)

11/08/2002

2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen

Setelah Amandemen

Batang Tubuh, terdiri atas

  • 16 Bab
  • 37 Pasal
  • 65 Ayat
  • 4 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Ayat Aturan Tambahan

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

  • 20 Bab
  • 73 Pasal
  • 194 Ayat
  • 3 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Pasal Aturan Tambahan

Ada Penjelasan

Penjelasan Dihilangkan

 

 

 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

  1. Hal bentuk negara
  2. Hal lembaga negara
  3. Hal warga negara

 

BAB

Tentang

Pasal-Pasal

I

Bentuk dan Kedaulatan Negara

1

II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2, 3

III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV

DPA (dihapus)

 

V

Kementerian Negara

17

VI

Pemerintahan Daerah

18, 18A, 18B

VII

Dewan Perwakilan Rakyat

19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

VII A

Dewab Perwakilan Daerah

22C, 22D,

VII B

Pemilihan Umum

22E

VIII

Keuangan

23, 23A, 23B, 23C, 23D

VIII A

Badan Pemeriksa Keuangan

23E, 23F, 23G

IX

Kekuasaan Kehakiman

24, 24A, 24B, 24C, 25

IX A

Wilayah Negara

25A

X

Warga Negara dan Penduduk

26, 27, 28

X A

Hak Asasi Manusia

28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI

Agama

29

XII

Pertahanan dan Keamanan Negara

30

XIII

Pendidikan dan Kebudayaan

31, 32

XIV

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

33, 34

XV

Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan

35, 36, 36A, 36B, 36C

XVI

Perubahan Undang-undang Dasar

37

Aturan Peralihan

Pasal I, II, dan III

Aturan Tambahan

Pasal I dan II

 

 

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

 

Pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)

Kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)

Ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)

Keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)


30 Bank Soal TWK SKD : Undang-Undang Dasar 1945

30 Bank Soal TWK SKD : Undang-Undang Dasar 1945

 

  1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tercantum dalam pasal …
    1. 28F
    2. 28 G
    3. 28 H
    4. 28 I
    5. 28 J

  2. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak … kali
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5

  3. Pasal-pasal pada UUD 1945 yang pertama kali diamandemen adalah …
    1. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
    2. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
    3. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
    4. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
    5. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25

  4. Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi dicantumkan dalam …
    1. Aturan Peralihan Pasal I
    2. Aturan Peralihan Pasal II
    3. Aturan Peralihan Pasal III
    4. Aturan Tambahan Pasal I
    5. Aturan Tambahan Pasal II

  5. Amandemen pertama dilakukan pada …
    1. 19 Oktober 1999
    2. 18 Agustus 1999
    3. 9 November 1999
    4. 11 Agustus 1999
    5. 19 Agustus 1999

  6. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah …
    1. UU 21 Tahun 2003
    2. UU 22 Tahun 2003
    3. UU 23 Tahun 2003
    4. UU 24 Tahun 2003
    5. UU 25 Tahun 2003

  7. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal …
    1. 23A
    2. 23B
    3. 23C
    4. 23D
    5. 23E

  8. Menurut Pasal 1 UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat karena, …
    1. Kedaulatan berada di tangan rakyat
    2. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
    3. Kedaulatan berada di tangan legislatif
    4. Kedaulatan berada di tangan MK
    5. Kedaulatan berada di tangan pemerintah daerah

  9. Pasal-pasal pada UUD 1945 yang kedua kali diamandemen adalah …
    1. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 34
    2. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
    3. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
    4. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
    5. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38

  10. Referendum adalah …
    1. Kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
    2. Kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak terhadap kehendak MPR untuk menyatakan perang
    3. Kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak terhadap kehendak MPR untuk meminjam bantuan ekonomi
    4. Kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak terhadap kehendak MPR untuk mengirim bantuan ekonomi
    5. Kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak terhadap kehendak MPR untuk melepaskan wilayah tertentu

  11. Yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi adalah …
    1. DPR
    2. MPR
    3. MA
    4. MK
    5. Presiden

  12. Gubernur, Bupati, dan Walikotan masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui …
    1. Pemilihan langsung
    2. Mekanisme demokratis
    3. Pemilihan parpol mayoritas
    4. Pemilihan lewat rapat paripurna
    5. Aklamasi

  13. Berkenaan dengan perubahan isi UUD 1945, telah diatur TAP MPR IV/MPR/1983 tentang …
    1. Interpelasi
    2. Budget
    3. Mosi tidak percaya
    4. Referendum
    5. Angket

  14. Yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain adalah …
    1. Presiden
    2. DPR
    3. MPR
    4. MA
    5. MK

  15. Menurut UUD 1945, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui …
    1. Pemilihan oleh DPRD
    2. Pemilihan oleh Parpol
    3. Pemilu
    4. Voting
    5. Semua jawaban salah

  16. Berikut adalah hak-hak DPR, kecuali…
    1. Hak interpelasi
    2. Hak angket
    3. Hak menyatakan pendapat
    4. Hak mosi tidak percaya
    5. Hak menanyakan

  17. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal …
    1. 20A
    2. 20B
    3. 20C
    4. 20D
    5. 20E

  18. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal …
    1. 31 ayat 1
    2. 31 ayat 2
    3. 31 ayat 3
    4. 31 ayat 4
    5. 32 ayat 1

  19. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU No. 24 Tahun 2003 adalah …
    1. Surat dan tulisan
    2. Keterangan saksi
    3. Keterangan ahli
    4. A, B, C benar
    5. A, B, C salah

  20. Pasal-pasal pada UUD 1945 yang ketiga kali diamandemen adalah …
    1. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24
    2. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25
    3. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26
    4. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27
    5. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 29

  21. Pasal 28 tercantum dalam UUD 1945 Bab …
    1. Bab VII
    2. Bab VIII
    3. Bab IX
    4. Bab X
    5. Bab XI

  22. Hakim agung diusulkan oleh …
    1. Mahkamah Konstitusi
    2. Presiden
    3. MPR
    4. Komisi Yudisial
    5. Mahkamah Agung

  23. Pasal yang tidak pernah diamandemen, kecuali ..
    1. 5
    2. 10
    3. 35
    4. 29
    5. 12

  24. Pokok pikiran UUD 1945 tercantum juga dalam …
    1. TAP MPR No. VIII/MPRS/1966
    2. TAP MPR No. XX/MPRS/1966
    3. TAP MPR No. XVIII/MPRS/1966
    4. TAP MPR No. III/MPRS/1966
    5. TAP MPR No. V/MPRS/1966

  25. Pokok Pikiran Pertama UUD 1945 adalah …
    1. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
    2. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab
    3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan
    4. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    5. Negara berlandaskan tujuan memakmurkan rakyat

  26. Pokok Pikiran Kedua UUD 1945 adalah …
    1. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
    2. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab
    3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan
    4. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    5. Negara berlandaskan tujuan memakmurkan rakyat

  27. Pokok Pikiran Ketiga UUD 1945 adalah …
    1. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
    2. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab
    3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan
    4. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    5. Negara berlandaskan tujuan memakmurkan rakyat

  28. Pokok Pikiran Keempat UUD 1945 adalah …
    1. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
    2. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab
    3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan
    4. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    5. Negara berlandaskan tujuan memakmurkan rakyat

  29. Setelah Dekrit Presiden 1959, Konstitusi yang digunakan adalah
    1. UUD 1945
    2. Konstitusi RIS
    3. UUDS 1950
    4. UUD Berlandaskan Islam
    5. Konstitusi Inggris

  30. Konstitusi yang berlaku pada akhir tahun 1949 adalah …
    1. UUD 1945
    2. Konstitusi RIS
    3. UUDS 1950
    4. UUD Berlandaskan Islam
    5. Konstitusi Inggris

 

Sekian dulu ya 30 Bank Soal TWK SKD : Undang-Undang Dasar 1945, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen

27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen

 

  1. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen…
    1. 1 kali
    2. 2 kali
    3. 3 kali
    4. 4 kali

 

  1. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen…
    1. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan
    2. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.
    3. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.
    4. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.

 

  1. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen…
    1. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan
    2. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.
    3. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.
    4. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.

 

  1. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen…
    1. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.
    2. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.
    3. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.
    4. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.

 

  1. Kapan amandemen pertama dilakukan…
    1. 19 Oktober 1999
    2. 19 Oktober 2000
    3. 19 Oktober 2001
    4. 19 Oktober 2002

 

  1. Kapan amandemen kedua dilakukan…
    1. 18 Agustus 2000
    2. 18 Agustus 2001
    3. 18 Agustus 2002
    4. 18 Agustus 2003

 

  1. Kapan amandemen ketiga dilakukan…
    1. 9 November 2001
    2. 9 November 2002
    3. 9 November 2003
    4. 9 November 2004

 

  1. Kapan amandemen keempat dilakukan…
    1. 11 Agustus 2002
    2. 11 Agustus 2003
    3. 11 Agustus 2004
    4. Semua jawaban salah

 

  1. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen…
    1. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35.
    2. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36.
    3. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37.
    4. Semua jawaban salah

 

  1. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembetukan Mahkamah Konstitusi…
    1. Aturan Peralihan Pasal I
    2. Aturan Peralihan Pasal II
    3. Aturan Peralihan Pasal III
    4. Aturan Peralihan Pasal IV

 

  1. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi…
    1. UU Nomor 21 tahun 2003
    2. UU Nomor 22 tahun 2003
    3. UU Nomor 23 tahun 2003
    4. UU Nomor 24 tahun 2003

 

  1. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali…
    1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    3. memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
    4. memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

 

  1. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah…
    1. Surat atau tulisan
    2. Keterangan saksi
    3. Keterangan ahli
    4. Semua jawaban benar

 

  1. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal…
    1. 23A
    2. 23B
    3. 23C
    4. 23D

 

  1. Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena…
    1. Kedaulatan berada di tangan rakyat
    2. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
    3. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
    4. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi

 

  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal…
    1. 31 ayat 1
    2. 31 ayat 2
    3. 31 ayat 3
    4. 31 ayat 4

 

  1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal…
    1. 31 ayat 1
    2. 31 ayat 2
    3. 31 ayat 3
    4. 31 ayat 4

 

  1. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah…
    1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan
    2. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya.
    3. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
    4. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

 

  1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal…
    1. 20A
    2. 20B
    3. 20C
    4. 20D

 

  1. Berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali…
    1. Hak interplasi
    2. Hak angket
    3. Hak menyatakan pendapat
    4. Hak mosi tidak percaya

 

  1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal…
    1. 28A
    2. 28B
    3. 28C
    4. 28D

 

  1. Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui…
    1. PEMILU
    2. Pemilihan oleh DPRD
    3. Pemilihan oleh Partai Politik
    4. Tidak ada jawaban yang benar

 

  1. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui….
    1. Mekanisme demokratis
    2. Pemilihan langsung
    3. Pemilihan oleh parpol mayoritas
    4. Tidak ada jawaban yang benar

 

  1. Siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan…
    1. Presiden
    2. DPR
    3. MPR
    4. Semua jawaban benar

 

  1. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rahabilitasi….
    1. Presiden
    2. DPR
    3. MPR
    4. Semua jawaban benar

 

  1. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang…
    1. Interpelasi
    2. Budget
    3. Mosi tidak percaya
    4. Referendum

 

  1. Apa yang dimaksud dengan referendum…
    1. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945
    2. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang
    3. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi
    4. Semua jawaban salah

 

Sekian dulu ya 27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD

25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD

 

1. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti…

  1. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja
  2. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan
  3. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan
  4. Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat, bila dikehendaki
  5. Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah

 

2. Toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara…

  1. Menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan agama
  2. Aktif dalam kegiatan ritual umat beragama lain
  3. Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain
  4. Turut berdoa bersama-sama dalam satu rumah ibadah
  5. Mengatur tata cara beribadah secara bersama

 

3. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara…

  1. Mengekspor semua hasil hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri
  2. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi
  3. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya
  4. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya
  5. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil

 

4. Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan…

  1. Memasang bendera
  2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  3. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus
  4. Menyumbang untuk kegiatan
  5. Menonton perlombaan

 

5. Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu…

  1. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan
  2. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya
  3. Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan
  4. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan
  5. Menasehati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik

 

6. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu denga cara seperti di bawah ini, kecuali…

  1. Partisipasi
  2. Berdoa
  3. Sumbangan
  4. Gotong royong
  5. Kerja bakti

 

7. Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan…

  1. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa
  2. Melaksanakan hasil putusan bersama
  3. Mempertahankan pendapat golongan yang sefaham
  4. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat
  5. Menghormati pendapat yang disampaikan

 

8. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai…

  1. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan
  2. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
  3. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja
  4. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
  5. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi

 

9. Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara…

  1. Selalu melindungi kesalahan orang lain
  2. Bekerja siang dan malam agar berbahagia
  3. Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik
  4. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik
  5. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai

 

10. Konsepsi pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti…

  1. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan
  2. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama
  3. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
  4. Meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
  5. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan

 

11. Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat…

  1. Pengusaha semakin kaya dan korup
  2. Meluaskan ozon di seluruh dunia
  3. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan
  4. Reboisasi dan rehabilitasi hutan
  5. Bencana alam yang tak terkendali

 

12. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk …

  1. Republik
  2. Presidensial
  3. Parlementer
  4. Demokrasi
  5. Monarki

 

13. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasala dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh…

  1. DPR dan MPR
  2. DPA dan BPK
  3. Presiden
  4. DPR
  5. MPR

 

14. Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan…

  1. Ekonomi nasional
  2. Flora dan fauna
  3. Politik demokrasi
  4. Sosial budaya
  5. Penduduk keterampilan

 

15. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah…

  1. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya
  2. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan
  3. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya
  4. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi
  5. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan

 

16. Melaksanakan sila kedua dari pancasila, harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan…

  1. Menghormati dan menghargai orang lain
  2. Menilai baik hasil kerja orang lain
  3. Suka memberi pertolongan kepada yang lain
  4. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya
  5. Berani membela kebenaran dan keadilan

 

17. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya, agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah…

  1. Ing ngarsa sung tulada
  2. Ing madya mangun karsa
  3. Tut wuri handayani
  4. Idealis dan karismatik
  5. Demokratis dan populis

 

18. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodic 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 :

  1. Bab III pasal 4 ayat (1)
  2. Bab IV pasal 16 ayat (2)
  3. Bab I pasal I ayat (2)
  4. Bab IV pasal 18
  5. Bab II pasal 2 ayat (2)

 

19. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan…

  1. Dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju
  2. Disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR
  3. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir
  4. Dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih satu (1/2 + 1) jumlah anggota MPR
  5. Dihadiri oleh 2/3jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir

 

20. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah…

  1. Suara terbanyak
  2. Bergantung pada pemimpin
  3. Aklamasi pada kuorum
  4. Perwakilan dan utusan
  5. Musyawarah dan mufakat

 

21. Sikap kritis dan inovatif sangat dominant pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma…

  1. Hukum
  2. Susila
  3. Kesopanan
  4. Filsafat
  5. Adat istiadat

 

22. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah…

  1. Pro aktif
  2. Eksklusivisme
  3. Kuriositas
  4. Adaptif
  5. Profesionalisme

 

23. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada brung garuda melambangkan…

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

 

24. Masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu…

  1. Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal
  2. Pakaian, rumah tinggal, dan makan
  3. Rumah tinggal, makan, dan kendaraan
  4. Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun
  5. Kebun, makan, dan kendaraan

 

25. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan social adalah demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini, kecuali…

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
  2. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme
  3. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara
  4. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat
  5. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang

 

Sekian dulu ya 25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD, silahkan lihat bagian lainnya ya
Terimakasih 🙂