Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945

A. Konstitusi

 

1. Pengertian Konstitusi

  1. Pengertian secara etimologis (bahasa)
    • Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
    • Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
    • Perancis : constituer yang berarti membentuk
    • Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
    • Indonesia : konstitusi → UUD
  2. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
  3. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  4. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
    • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
    • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
    • Pembatasan pemerintahan.
    • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
      • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
      • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
      • Proses hukum.
      • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
  5. Adapun syarat terjadinya konstitusi
    • Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
    • Adanya kedaulatan rakyat.
    • Adanya hukum yang adil.

 

  •  

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi → Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan  karena  dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
  2. Melindungi
  3. Sebagai pedoman penyelenggaraan

 

3. Nilai konstitusi

  1. Nilai normatif
    Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
  2. Nilai nominal
    Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
  3. Nilai semantik
    Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

4. Macam-macam Konstitusi

  1. Menurut CF. Strong
    • Konstitusi tertulis
      Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia → UUD 1945.
    • Konstitusi tidak tertulis
      berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
      • Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan
      • Tidak bertentangan dengan
      • Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris à konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
  2. Macam-macam konstitusi secara teoritis
    • Konstitusi politik
      Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
    • Konstitusi sosial
      Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
  3. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
    • Fleksibel/luwes
      Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
    • Rigid/kaku
      Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

5.  Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri

Menurut Mariam Budiarjo

Koerniatmanto Soetopawiro

  • Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
  • Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
  • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
  • Adanya organisasi negara HAM.
  • Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
  • Adanya cara perubahan konstitusi.
  • Pernyataan ideologis
  • Pembagian kekuasaan
  • Jaminan HAM
  • Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

 

6. Kedudukan Konstitusi

  1. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
    • Sebagai hukum dasar
    • Sebagai hukum tertinggi
    • Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
  2. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
    • Dari segi bentuknya
      • Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
      • UUD : tertulis
    • Dari segi sifatnya
      UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
  3. Paham konstitusionalisme
    Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
    • Hubungan antara pemerintahan dengan warga
    • Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
    Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
    • Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
    • Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
    • Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga

 

7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

  1. Renewal (pembaharuan) → dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
    • Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
  2. Amandemen (perubahan) → dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
    • Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
  3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
  4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

  1. Latar Belakang
    • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
    • Negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi.
    • Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang.
  2. Perumusan UUD oleh BPUPKI
    • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d. 16 Juni 1945.
    • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945.
  3. Penetapan UUD oleh PPKI
    Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia.

 

 

B. UUD 1945

 

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
  4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
 

2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode

Keterangan

UUD 1945
(18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi RIS (27/12/1949 – 17/8/1950)

Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem    pemerintahannya berubah menjadi parlementer.

UUD Sementara (17/10/1950 – 5/7/1959)

Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

UUD 1945 Pra-Orba

(5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

UUD Orba (1966 – 1999)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

UUD Amandemen (1999 – 2002)

Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

 

 

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

Penetapan

Tanggal Pengesahan

Pasal yang Diamandemen

Dimunculkan/diubah

Dihapus

Sidang Umum MPR (14 – 21 Oktober 1999)

19/10/1999

5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

 

Sidang Tahunan MPR (7 – 18 Agustus 2000)

18/08/2000

18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 9 November 2001)

09/11/2001

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 11 Agustus 2002)

11/08/2002

2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen

Setelah Amandemen

Batang Tubuh, terdiri atas

  • 16 Bab
  • 37 Pasal
  • 65 Ayat
  • 4 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Ayat Aturan Tambahan

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

  • 20 Bab
  • 73 Pasal
  • 194 Ayat
  • 3 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Pasal Aturan Tambahan

Ada Penjelasan

Penjelasan Dihilangkan

 

 

 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

  1. Hal bentuk negara
  2. Hal lembaga negara
  3. Hal warga negara

 

BAB

Tentang

Pasal-Pasal

I

Bentuk dan Kedaulatan Negara

1

II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2, 3

III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV

DPA (dihapus)

 

V

Kementerian Negara

17

VI

Pemerintahan Daerah

18, 18A, 18B

VII

Dewan Perwakilan Rakyat

19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

VII A

Dewab Perwakilan Daerah

22C, 22D,

VII B

Pemilihan Umum

22E

VIII

Keuangan

23, 23A, 23B, 23C, 23D

VIII A

Badan Pemeriksa Keuangan

23E, 23F, 23G

IX

Kekuasaan Kehakiman

24, 24A, 24B, 24C, 25

IX A

Wilayah Negara

25A

X

Warga Negara dan Penduduk

26, 27, 28

X A

Hak Asasi Manusia

28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI

Agama

29

XII

Pertahanan dan Keamanan Negara

30

XIII

Pendidikan dan Kebudayaan

31, 32

XIV

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

33, 34

XV

Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan

35, 36, 36A, 36B, 36C

XVI

Perubahan Undang-undang Dasar

37

Aturan Peralihan

Pasal I, II, dan III

Aturan Tambahan

Pasal I dan II

 

 

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

 

Pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)

Kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)

Ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)

Keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)


Materi TIU SKD : Daftar Kata Baku dan Tidak Baku

Berikut ini daftar kata baku dan tidak baku :

 

Baku

Tidak Baku

Aktif

Aktip

Aktivitas

Aktifitas

Apotek

Apotik

Analisis

Analisa

Asas

Azas

Atlet

Atlit

Atmosfer

Atmosfir

Cenderamata

Cinderamata

Definisi

Difinisi

Februari

Pebruari

Hakikat

Hakekat

Hipotesis

Hipotesa

Hierarki

Hirarki

Ijazah

Ijasah

Izin

Ijin

Jadwal

Jadual

Jenazah

Jenasah

Kaidah

Kaedah

Karier

Karir

Konduite

Kondite

Konkret

Konkrit

Konsepsional

Konsepsionil

Kuitansi

Kwitansi

Lembap

Lembab

Lubang

Lobang

Mengubah

Mengobah/merubah

Menerjemahkan

Menterjemahkan

Metode

Metoda

Mesti

Musti

Motif

Motip

Motivasi

Motifasi

Nasihat

Nasehat

November

Nopember

Rezeki

Rejeki

Roboh

Rubuh

Saksama

Seksama

Selagi

Mumpung

Silakan

Silahkan

Sintesis

Sintesa

Sistem

Sistim

Sistematis

Sistimatis

Standardisasi

Standarisasi

Spiritual

Spiritual

Subjektif

Subyektip

Sutera

Sutra

Tarif

Tarip

Tafsiran

Tapsiran

Telentang

Terlentang

Telanjur

Terlanjur

Telantar

Terlantar

Teoretis

Teoritis

Teknik

Tehnik

Terampil

Trampil

Tradisional

Tradisionil

Wujud

Ujud

Mendefinisikan

Mendifinisikan

Problematic

Problimatik

Telepon

Tilpun

Penasihat

Penasehat

Spesies

Spesis

Varietas

Varitas

Foto

Photo

Produktivitas

Produktifitas

Subjek

Subyek

Akhir

Ahir

Ons

On

Ekspor

Eksport

Syukur

Sukur

Jenderal

Jendral

Risiko

Resiko

Survei

Survai

Tim

Team

Diesel

Disel

Zona

Zone

Film

Filem

Manajer

Manager

Dipersilakan

Dipersilahkan

Kualitas

Kwalitas

Menyukseskan

Mensukseskan

Antarinstansi

Antar instansi

Baut

Baud

Ekstrem

Ekstrim

Manajemen

Managemen

Wasalam

Wasallam

Mengkritik

Mengeritik

Ilmuwan

Ilmiawan

Mencolok

Menyolok

Sekretaris

Sekertaris

Persentase

Prosentase

Pertanggungjawaban

Pertanggung jawab

Peletakan

Perletakan

Dipindahkan

Dipindah

Menerapkan

Menterapkan

Memproklamasikan

Memproklamirkan

Insaf

Insyaf

Trotoar

Trotoir

Dolar

Dollar

Stasiun

Setasiun

Aerobic

Erobik

Psikotes

Psikotest

Mengelola

Melola

Mengesampingkan

Mengenyampingkan

Khotbah

Khutbah

 


Bank Soal, Materi, Rangkuman, Ebook, Tryout, Latihan Soal, Prediksi Soal, Tips & Trik serta Informasi Seputar Ujian CAT SKD / TKD / SKB CPNS

Materi Online

45 Butir Pengamalan Pancasila

Materi TWK SKD : Pancasila dan Lambang Negara

Materi TWK SKD : Kedudukan dan Sifat Pancasila

Materi TIU SKD : Daftar Kata Baku dan Tidak Baku

 

Bank Soal Latihan

SKD TWK

25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Tata Negara

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia

27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen

30 Bank Soal TIU SKD : Bahasa Indonesia

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia

25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

25 Bank Soal TIU SKD : Deret Angka dan Deret Huruf

25 Bank Soal TIU SKD : Analogi/ Padanan Hubungan

15 Bank Soal TIU SKD : Antonim/ Lawan Kata

30 Bank Soal TIU SKD : Persamaan Kata/ Sinonim/ Kosakata

30 Bank Soal TWK SKD : Tata Negara dan Kewarganegaraan

30 Bank Soal TWK SKD : Undang-Undang Dasar 1945

30 Bank Soal TWK SKD : Pancasila dan Lambang Negara

30 Bank Soal TWK SKD : Sejarah Internasional

30 Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Masa Kemerdekaan dan Setelah Kemerdekaan

27 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : UUD 1945 dan Amandemen

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Perjuangan Indonesia

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Tata Negara

25 Soal Latihan dan Pembahasan Pancasila dan UUD 1945 TWK SKD

 

SKD TWK : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan

Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan (Bagian 1)

Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan (Bagian 2)

Bank Soal TWK SKD : Sejarah – Jaman Kerajaan dan Penjajahan (Bagian 3)

 

SKD TWK : Sejarah, Sosial, Budaya

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 3)

 

SKD TWK : Tata Negara

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 1)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 2)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 3)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 4)

 

SKD TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum, dan HAM

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 4)

 

SKD TWK : Bahasa Indonesia

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Bahasa Indonesia (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Bahasa Indonesia (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Bahasa Indonesia (Bagian 3)

 

SKD TIU : Persamaan Kata/ Sinonim

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 7)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Persamaan Kata/ Sinonim (Bagian 8)

 

SKD TIU : Lawan Kata/ Antonim

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Lawan Kata/ Antonim (Bagian 5)

 

SKD TIU : Padanan Kata/ Analogi

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 7)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Padanan Kata/ Analogi (Bagian 8)

 

SKD TIU : Deret Angka dan Huruf

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Deret Angka dan Deret Huruf (Bagian 6)

 

SKD TIU : Penalaran Logis/ Silogisme

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Penalaran Logis/ Silogisme (Bagian 7)

 

SKD TIU : Aritmatika, Geometri dan Penalaran Analitis

Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 5)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 6)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 7)
Soal Latihan dan Pembahasan TIU : Aritmatika, Geometri, dan Penalaran Analitis (Bagian 8)

 

SKD TKP : Tes Skala Kematangan

Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 1)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 2)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 3)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 4)
Soal Latihan dan Pembahasan TKP : Tes Skala Kematangan (Bagian 5)


45 Butir Pengamalan Pancasila

Pancasila adalah Dasar negara Republik Indosesia. Konsep dasar Pancasila ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Agar pancasila lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, maka pemerintah menyusun Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila (P4) yang ditetapkan dengan TAP MPR No. II/MPR/1978. Dalam Ketetapan MPR tersebut disusun 36 butir penghayatan dan pengamalan Pancasila. 36 butir pedoman tersebut telah diperbarui dengan diterbitkannya TAP MPR No. I/MPR/2003. Dalam TAP MPR No. I/MPR/2003 ini ditetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. 45 butir pedoman tersebut merupakan penjabaran dari kelima sila dalam Pancasila.

  • Sila pertama terdiri dari 7 butir
  • Sila kedua terdiri dari 10 butir
  • Sila ketiga terdiri dari 7 butir
  • Sila keempat terdiri dari 10 butir
  • Sila kelima terdiri dari 11 butir

Berikut ini, isi 45 buti-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut.

 

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda – beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuh an Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing.
  7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.


2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda – bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena – mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.


3. PERSATUAN INDONESIA
  1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.


4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
  1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai – nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil – wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.


5. KETUHANAN YANG MAHA ESA
  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha – usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal – hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.