Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945

A. Konstitusi

 

1. Pengertian Konstitusi

  1. Pengertian secara etimologis (bahasa)
    • Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
    • Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
    • Perancis : constituer yang berarti membentuk
    • Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
    • Indonesia : konstitusi → UUD
  2. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
  3. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  4. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
    • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
    • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
    • Pembatasan pemerintahan.
    • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
      • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
      • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
      • Proses hukum.
      • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
  5. Adapun syarat terjadinya konstitusi
    • Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
    • Adanya kedaulatan rakyat.
    • Adanya hukum yang adil.

 

  •  

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi → Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan  karena  dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
  2. Melindungi
  3. Sebagai pedoman penyelenggaraan

 

3. Nilai konstitusi

  1. Nilai normatif
    Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
  2. Nilai nominal
    Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
  3. Nilai semantik
    Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

4. Macam-macam Konstitusi

  1. Menurut CF. Strong
    • Konstitusi tertulis
      Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia → UUD 1945.
    • Konstitusi tidak tertulis
      berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
      • Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan
      • Tidak bertentangan dengan
      • Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris à konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
  2. Macam-macam konstitusi secara teoritis
    • Konstitusi politik
      Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
    • Konstitusi sosial
      Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
  3. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
    • Fleksibel/luwes
      Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
    • Rigid/kaku
      Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

5.  Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri

Menurut Mariam Budiarjo

Koerniatmanto Soetopawiro

  • Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
  • Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
  • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
  • Adanya organisasi negara HAM.
  • Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
  • Adanya cara perubahan konstitusi.
  • Pernyataan ideologis
  • Pembagian kekuasaan
  • Jaminan HAM
  • Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

 

6. Kedudukan Konstitusi

  1. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
    • Sebagai hukum dasar
    • Sebagai hukum tertinggi
    • Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
  2. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
    • Dari segi bentuknya
      • Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
      • UUD : tertulis
    • Dari segi sifatnya
      UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
  3. Paham konstitusionalisme
    Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
    • Hubungan antara pemerintahan dengan warga
    • Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
    Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
    • Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
    • Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
    • Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga

 

7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

  1. Renewal (pembaharuan) → dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
    • Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
  2. Amandemen (perubahan) → dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
    • Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
  3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
  4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

  1. Latar Belakang
    • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
    • Negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi.
    • Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang.
  2. Perumusan UUD oleh BPUPKI
    • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d. 16 Juni 1945.
    • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945.
  3. Penetapan UUD oleh PPKI
    Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia.

 

 

B. UUD 1945

 

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
  4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
 

2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode

Keterangan

UUD 1945
(18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi RIS (27/12/1949 – 17/8/1950)

Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem    pemerintahannya berubah menjadi parlementer.

UUD Sementara (17/10/1950 – 5/7/1959)

Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

UUD 1945 Pra-Orba

(5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

UUD Orba (1966 – 1999)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

UUD Amandemen (1999 – 2002)

Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

 

 

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

Penetapan

Tanggal Pengesahan

Pasal yang Diamandemen

Dimunculkan/diubah

Dihapus

Sidang Umum MPR (14 – 21 Oktober 1999)

19/10/1999

5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

 

Sidang Tahunan MPR (7 – 18 Agustus 2000)

18/08/2000

18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 9 November 2001)

09/11/2001

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 11 Agustus 2002)

11/08/2002

2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen

Setelah Amandemen

Batang Tubuh, terdiri atas

  • 16 Bab
  • 37 Pasal
  • 65 Ayat
  • 4 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Ayat Aturan Tambahan

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

  • 20 Bab
  • 73 Pasal
  • 194 Ayat
  • 3 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Pasal Aturan Tambahan

Ada Penjelasan

Penjelasan Dihilangkan

 

 

 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

  1. Hal bentuk negara
  2. Hal lembaga negara
  3. Hal warga negara

 

BAB

Tentang

Pasal-Pasal

I

Bentuk dan Kedaulatan Negara

1

II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2, 3

III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV

DPA (dihapus)

 

V

Kementerian Negara

17

VI

Pemerintahan Daerah

18, 18A, 18B

VII

Dewan Perwakilan Rakyat

19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

VII A

Dewab Perwakilan Daerah

22C, 22D,

VII B

Pemilihan Umum

22E

VIII

Keuangan

23, 23A, 23B, 23C, 23D

VIII A

Badan Pemeriksa Keuangan

23E, 23F, 23G

IX

Kekuasaan Kehakiman

24, 24A, 24B, 24C, 25

IX A

Wilayah Negara

25A

X

Warga Negara dan Penduduk

26, 27, 28

X A

Hak Asasi Manusia

28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI

Agama

29

XII

Pertahanan dan Keamanan Negara

30

XIII

Pendidikan dan Kebudayaan

31, 32

XIV

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

33, 34

XV

Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan

35, 36, 36A, 36B, 36C

XVI

Perubahan Undang-undang Dasar

37

Aturan Peralihan

Pasal I, II, dan III

Aturan Tambahan

Pasal I dan II

 

 

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

 

Pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)

Kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)

Ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)

Keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)