25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

 

  1. Kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan di Indonesia sejak diterimanya konvensi no 29 sebab…
    1. Indonesia sebagai anggota PBB
    2. Bertentangan dengan hak asasi manusia
    3. Terjadi tuntutan mahasiswa
    4. Munculnya era reformasi
    5. Terjadinya gejolak di masyarakat

  2. Dalam suasana krisis moneter, tidak sedikit bank yang dilikuidasi untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Oleh karena itu mulai PP No. 17/tahun 1999 tanggal 17 Februari 1999 pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja bank yaitu…
    1. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
    2. Badan Perancang Pembangunan Nasional
    3. Dewan Perbanas (Perbankan Nasional)
    4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
    5. Badan Penanaman Modal Asing

  3. Agar negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 28/tahun 1999 sebab…
    1. Telah menjamurnya masalah perilaku kolusi
    2. Penyalahgunaan telah biasa di masyarakat
    3. Korupsi telah membudaya pada pegawai
    4. Nepotisme merupakan kebudayaan masyarakat
    5. KKN bertentangan dengan keadilan

  4. Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi sebab UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi telah dicabut melalui UU No. 26/tahun 1999 sebab…
    1. Presiden menghendaki
    2. Bertentangan dengan HAM
    3. Atas usul hak inisiatif DPR
    4. Terjadinya tuntutan kontras
    5. Terjadinya berbagai tindak kejahatan

  5. Menurut pasal 3 undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas berikut, kecuali…
    1. Asas profesionalitas
    2. Asas proporsionalitas
    3. Asas musyawarah untuk mufakat
    4. Asas kepastian dan keadilan
    5. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

  6. Menurut pasal 1 undang-undang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem…
    1. Demokrasi perwakilan dengan utusan tiap golongan
    2. Campuran proporsionalitas dengan representatif
    3. Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar
    4. Proporsional berdasarkan stelsel daftar
    5. Representatif berdasarkan stelsel daftar

  7. Bagi pegawai negeri sipil yang berkeinginan menjadi anggota partai politik ketentuannya di atur dalam…
    1. PP RI No. 30 tahun 1999
    2. PP RI No. 29 tahun 1999
    3. PP RI No. 13 tahun 1999
    4. PP RI No. 12 tahun 1999 jo 5 tahun1999
    5. PP RI No. 8 tahun 1999 jo 5 tahun 1999

  8. Pasal 1 ayat (5) undang-undang pemilihan umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali dimaksudkan untuk…
    1. Memilih presiden
    2. Mengisi keanggotaan MPR
    3. Melengkapi keanggotaan DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II
    4. Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan
    5. Membentuk cabinet untuk menjalankan pemerintahan

  9. Jumlah kursi anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan ditetapkan oleh…
    1. Presiden
    2. Komisi Pemilihan Umum
    3. Dewan Perwakilan Rakyat
    4. Panitia Pemilihan Indonesia
    5. Majelis Perwakilan Rakyat

  10. Untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu…
    1. UU No. 2 tahun1999
    2. UU No. 3 tahun1999
    3. UU No. 4 tahun1999
    4. UU No. 5 tahun1999
    5. UU No. 8 tahun1999

  11. Amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui…
    1. Peraturan Pemerintah
    2. Penetapan presiden
    3. Undang-undang
    4. Ketetapan MPR
    5. Keputusan presiden

  12. Undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang ini adalah…
    1. No. 2/1989
    2. No. 2/1999
    3. No. 3/1989
    4. No. 3/1999
    5. No. 4/1999

  13. Pelaksanaan pendidikan yang diatur melalui PP No. 29/tahun 1990 adalah jenjang pendidikan pada tingkat…
    1. Pendidikan dasar
    2. Pendidikan menengah
    3. Pendidikan tinggi
    4. Pendidikan luar biasa
    5. Pendidikan luar sekolah

  14. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang…
    1. Memberikan dukungan pelaksanaan kependidikan
    2. Mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan
    3. Bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik
    4. Merencanakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan pembelajaran
    5. Berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur tertentu

  15. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam satu tahun untuk setiap satuab pendidikan diatur dalam…
    1. Kepala sekolah
    2. Rapat dewan guru
    3. Ketua yayasan pendidikan
    4. Kepala kantor wilayah Depdikbud
    5. Menteri pendidikan dan kebudayaan

  16. Sesuai dengan pasal 18 PP No. 28 /tahun 1990, yang dimaksud dengan penilaian pada pendidikan dasar mencakup hal-hal berikut, kecuali…
    1. Pelaksanaan kurikulum
    2. Kegiatan guru dalam memberi nilai
    3. Kegiatan dan kemajuan belajar siswa
    4. Guru dan tenaga kependidikan lainnya
    5. Satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan

  17. Sesuai dengan pasal 15 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan dengan pendidikan menengah adalah sebagai berikut, kecuali…
    1. Pendidikan umum
    2. Pendidikan kejuruan
    3. Pendidikan kedinasan
    4. Pendidikan kegamaan
    5. Pendidikan luar sekolah

  18. Pekerja yang telah memenuhi syarat-syarat dala peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang, digaji dan diserahi tugas negara disebut…
    1. Pegawai negeri
    2. Pegawai negara
    3. Pejabat negara
    4. Petugas negara
    5. Pejabat administrasi

  19. Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut, kecuali…
    1. Pendidikan
    2. Pemindahan
    3. Pemutasian
    4. Pengangkatan
    5. Pemberhentian

  20. Di dalam peraturan pemerintah rentangan usia untuk menjadi pegawai negeri adalah…
    1. Serendah-rendahnya 16 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun
    2. Serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun
    3. Serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun
    4. Serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 39 tahun
    5. Serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun

  21. Setiap pegawai negeri sipil memiliki hak untuk cuti sebagai berikut, kecuali…
    1. Cuti hamil
    2. Cuti besar
    3. Cuti sakit
    4. Cuti tahunan
    5. Cuti karena alasan penting

  22. Apabila seorang pegawai negeri meninggalkan tugas dan kewajibannya selama enam bulan atau lebih berturut-turut secara tidak sah, sanksinya adalah…
    1. Dinonaktifkan
    2. Diberhentikan dengan tidak hormat
    3. Pembayaran gajinya ditunda
    4. Diberhentikan dengan hormat
    5. Diberikan peringatan/taguran keras

  23. Apabila seorang pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya dalam dinas, pegawai itu akan mendapat kompensasi dalam bentuk perawatan, tunjangan atau uang duka. Hal ini diatur oleh PP No. 12/1981 sebab…
    1. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
    2. Memberikan santunan kepada keluarga
    3. Merupakan hak pegawai
    4. Suatu keharusan bagi pemerintah
    5. Pegawai sudah membayar premi asuransi

  24. Berikut ini kegunaan tata usaha kepegawaian, kecuali…
    1. Dasar pembinaan bagi pegawai negeri sipil
    2. Membantu instansi dalam menyelesaikan mutasi kepegawaian
    3. Penyusunan tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur
    4. Pemberi penilaian guna kepentingan kenaikan pangkat setiap pegawai
    5. Bahan pertimbangan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja

  25. Batas usia pension bagi pegawai negeri sipil dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun apabila yang bersangkutan menjabat jabatan-jabatan sebagai berikut, kecuali…
    1. Pegawai SLTP dan SLTA
    2. Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTA
    3. Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTP
    4. Guru yang ditetapkan secara penuh pada SD
    5. Guru Taman Kanak-Kanak, SD, dan pendidikan agama

 

Sekian dulu ya 25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂