25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah
25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah
- Kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan di Indonesia sejak diterimanya konvensi no 29 sebab…
- Indonesia sebagai anggota PBB
- Bertentangan dengan hak asasi manusia
- Terjadi tuntutan mahasiswa
- Munculnya era reformasi
- Terjadinya gejolak di masyarakat
- Dalam suasana krisis moneter, tidak sedikit bank yang dilikuidasi untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Oleh karena itu mulai PP No. 17/tahun 1999 tanggal 17 Februari 1999 pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja bank yaitu…
- Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
- Badan Perancang Pembangunan Nasional
- Dewan Perbanas (Perbankan Nasional)
- Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- Badan Penanaman Modal Asing
- Agar negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 28/tahun 1999 sebab…
- Telah menjamurnya masalah perilaku kolusi
- Penyalahgunaan telah biasa di masyarakat
- Korupsi telah membudaya pada pegawai
- Nepotisme merupakan kebudayaan masyarakat
- KKN bertentangan dengan keadilan
- Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi sebab UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi telah dicabut melalui UU No. 26/tahun 1999 sebab…
- Presiden menghendaki
- Bertentangan dengan HAM
- Atas usul hak inisiatif DPR
- Terjadinya tuntutan kontras
- Terjadinya berbagai tindak kejahatan
- Menurut pasal 3 undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas berikut, kecuali…
- Asas profesionalitas
- Asas proporsionalitas
- Asas musyawarah untuk mufakat
- Asas kepastian dan keadilan
- Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Menurut pasal 1 undang-undang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem…
- Demokrasi perwakilan dengan utusan tiap golongan
- Campuran proporsionalitas dengan representatif
- Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar
- Proporsional berdasarkan stelsel daftar
- Representatif berdasarkan stelsel daftar
- Bagi pegawai negeri sipil yang berkeinginan menjadi anggota partai politik ketentuannya di atur dalam…
- PP RI No. 30 tahun 1999
- PP RI No. 29 tahun 1999
- PP RI No. 13 tahun 1999
- PP RI No. 12 tahun 1999 jo 5 tahun1999
- PP RI No. 8 tahun 1999 jo 5 tahun 1999
- Pasal 1 ayat (5) undang-undang pemilihan umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali dimaksudkan untuk…
- Memilih presiden
- Mengisi keanggotaan MPR
- Melengkapi keanggotaan DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II
- Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan
- Membentuk cabinet untuk menjalankan pemerintahan
- Jumlah kursi anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan ditetapkan oleh…
- Presiden
- Komisi Pemilihan Umum
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Panitia Pemilihan Indonesia
- Majelis Perwakilan Rakyat
- Untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu…
- UU No. 2 tahun1999
- UU No. 3 tahun1999
- UU No. 4 tahun1999
- UU No. 5 tahun1999
- UU No. 8 tahun1999
- Amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui…
- Peraturan Pemerintah
- Penetapan presiden
- Undang-undang
- Ketetapan MPR
- Keputusan presiden
- Undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang ini adalah…
- No. 2/1989
- No. 2/1999
- No. 3/1989
- No. 3/1999
- No. 4/1999
- Pelaksanaan pendidikan yang diatur melalui PP No. 29/tahun 1990 adalah jenjang pendidikan pada tingkat…
- Pendidikan dasar
- Pendidikan menengah
- Pendidikan tinggi
- Pendidikan luar biasa
- Pendidikan luar sekolah
- Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang…
- Memberikan dukungan pelaksanaan kependidikan
- Mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan
- Bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik
- Merencanakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan pembelajaran
- Berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur tertentu
- Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam satu tahun untuk setiap satuab pendidikan diatur dalam…
- Kepala sekolah
- Rapat dewan guru
- Ketua yayasan pendidikan
- Kepala kantor wilayah Depdikbud
- Menteri pendidikan dan kebudayaan
- Sesuai dengan pasal 18 PP No. 28 /tahun 1990, yang dimaksud dengan penilaian pada pendidikan dasar mencakup hal-hal berikut, kecuali…
- Pelaksanaan kurikulum
- Kegiatan guru dalam memberi nilai
- Kegiatan dan kemajuan belajar siswa
- Guru dan tenaga kependidikan lainnya
- Satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan
- Sesuai dengan pasal 15 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan dengan pendidikan menengah adalah sebagai berikut, kecuali…
- Pendidikan umum
- Pendidikan kejuruan
- Pendidikan kedinasan
- Pendidikan kegamaan
- Pendidikan luar sekolah
- Pekerja yang telah memenuhi syarat-syarat dala peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang, digaji dan diserahi tugas negara disebut…
- Pegawai negeri
- Pegawai negara
- Pejabat negara
- Petugas negara
- Pejabat administrasi
- Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut, kecuali…
- Pendidikan
- Pemindahan
- Pemutasian
- Pengangkatan
- Pemberhentian
- Di dalam peraturan pemerintah rentangan usia untuk menjadi pegawai negeri adalah…
- Serendah-rendahnya 16 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun
- Serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun
- Serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun
- Serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 39 tahun
- Serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun
- Setiap pegawai negeri sipil memiliki hak untuk cuti sebagai berikut, kecuali…
- Cuti hamil
- Cuti besar
- Cuti sakit
- Cuti tahunan
- Cuti karena alasan penting
- Apabila seorang pegawai negeri meninggalkan tugas dan kewajibannya selama enam bulan atau lebih berturut-turut secara tidak sah, sanksinya adalah…
- Dinonaktifkan
- Diberhentikan dengan tidak hormat
- Pembayaran gajinya ditunda
- Diberhentikan dengan hormat
- Diberikan peringatan/taguran keras
- Apabila seorang pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya dalam dinas, pegawai itu akan mendapat kompensasi dalam bentuk perawatan, tunjangan atau uang duka. Hal ini diatur oleh PP No. 12/1981 sebab…
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai
- Memberikan santunan kepada keluarga
- Merupakan hak pegawai
- Suatu keharusan bagi pemerintah
- Pegawai sudah membayar premi asuransi
- Berikut ini kegunaan tata usaha kepegawaian, kecuali…
- Dasar pembinaan bagi pegawai negeri sipil
- Membantu instansi dalam menyelesaikan mutasi kepegawaian
- Penyusunan tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur
- Pemberi penilaian guna kepentingan kenaikan pangkat setiap pegawai
- Bahan pertimbangan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja
- Batas usia pension bagi pegawai negeri sipil dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun apabila yang bersangkutan menjabat jabatan-jabatan sebagai berikut, kecuali…
- Pegawai SLTP dan SLTA
- Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTA
- Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTP
- Guru yang ditetapkan secara penuh pada SD
- Guru Taman Kanak-Kanak, SD, dan pendidikan agama
Sekian dulu ya 25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih
Leave a Reply