All posts by clarymond

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya

11. Jabatan dalam hirarki administrasi kolonial Hindia Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi kecuali …

1. Asisten Residen
2. Wedono
3. Regent
4. Wakil Regent
5. Asisten Wedono

12. Sistem ekonomi kolonial di Indonesia disebut system liberal (1870 – 1900) disebut ekonomi liberal, maksudnya adalah …

1. Pada waktu itu modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia
2. Ketentuan besarnya pajak tanah ditentukan oleh luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing petani
3. Petani diberi kebebasan untuk menanam apa saja di tanahnya
4. Pemerintah mengambil semua perkebunan tanaman ekspor
5. Pengusaha-pengusaha modal swasta tidak diizinkan memiliki perkebunan ekspor

13. Hal-hal di bawah ini yang berkaitan dengan pembentukan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), kecuali …

1. Jumlah direktur adalah 17 orang yang disebut dengan Heeren XVII
2. VOC memperoleh hak octrooi dan parlemen
3. Markas besar VOC ditempatkan di Rotterdam
4. VOC memiliki wewenang memiliki mata uang sendiri
5. VOC berhak memiliki tentara sendiri

14. Keberhasilan VOC menguasai perdagangan di Kepulauan Indonesia pada dasarnya bukan semata-mata karena keunggulan system dan teknologi perkapalannya melainkan karena melakukan intrik-intrik di kalangan raja-raja setempat, misalnya antara …

1. Sultan Antasari melawan Muhammad Syah
2. Sultan Iskandar muda melawan Iskandar Tani
3. Sultan Khairun melawan Baabulah
4. Sultan Agung melawan para bupati di pesisir
5. Betul semua

15. Yang termasuk penyebab kemunduran VOC adalah …

1. VOC mengalami surplus keuangan
2. Hasil ekspor yang semakin menurun
3. Banyaknya anggota VOC yang korupsi
4. Anggaran untuk pegawai terlalu kecil
5. Sesuai dengan semangat liberalisme dalam ekonomi

16. Dalam sengketa Indonesia-Belanda, Australia muncul sebagai pihak ketiga dalam Komisi Tiga Negara. Dua negara yang lain adalah …

1. Swedia, Amerika Serikat
2. Belgia, Amerika Serikat
3. Cina, Amerika Serikat
4. Austria, Amerika Serikat
5. Cina, Inggris

17. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah

1. Untuk mempelajari hal-hal yang penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka
2. Merumuskan Dasar Filsafat Negara
3. Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
4. Menyusun Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Merumuskan tujuan Dasar Negara Indonesia

18. Tujuan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah …

1. Merumuskan dasar Negara
2. Mempersiapkan proklamasi kemerdekaan
3. Membentuk kabinet
4. Mempersiapkan masalah ketatanegaraan
5. Mempersatukan seluruh potensi rakyat

19. BPUPKI yang dibentuk oleh Komakichi Harada diketuai oleh …

1. Ir. Soekarno
2. Moh. Hatta
3. Dr. Radjiman Widyodiningrat
4. Ahmad Subarjo
5. Moh. Yamin

20. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah …

1. Parlemen terlalu kuat
2. Dominasi PKI
3. Konstituante belum berhasil membuat konstitusi baru
4. Kehidupan ekonomi Indonesia terbengkalai
5. Instabilitas dalam bidang politik

Sekian dulu ya Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 2), silahkan lihat bagian lainnya ya. Terimakasih  

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya

1. Perpaduan kebudayaan asli bangsa-bangsa di Nusantara dan Hindu-Budha dari India pada candi-candi menunjukkan bahwa …

1. Kebudayaan Hindu-Budha lebih tinggi dari kebudayaan Indonesia
2. Kebudayaan Indonesia lebih tinggi dari kebudayaan Hindu-Budha
3. Kedua kebudayaan melahirkan suatu budaya baru yang harmonis
4. Kebudayaan Hindu-Budha sejajar dengan kebudayaan Nusantara
5. Tidak menghasilkan budaya baru namun masih menunjukkan ciri khas budaya masing-masing.

2. Masyarakat kerajaan Holing menganut agama Budha, hal ini terbukti dengan adanya Budha yang bernama…

1. Satyakirti
2. Jnanabadra
3. Dharmapala
4. Dharmakirti
5. Mpu Kanwa

3. Yupa merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang berisikan berita tentang upacara …

1. Persembahan binatang menurut tata upacara Hindu
2. Pemanggilan roh nenek moyang
3. Pengangkatan raja
4. Pembakaran jenazah raja
5. Persembahan hasil bumi kepada Sang Pencipta

4. Tujuan Sultan Agung menyerang Batavia tahun 1628 dan tahun 1629 adalah …

1. Untuk menguasai jalur perdagangan
2. Melaksanakan cita-cita persatuan tanah Jawa
3. Memusatkan jalur perdagangan di Batavia
4. Mengusir Portugis dan Batavia
5. Mengusir Belanda dari Batavia

5. Peletak dasar kerajaan Demak adalah …

1. Raden Patah
2. Dipati Unus
3. Trenggana
4. Hadiwijaya
5. Sutawijaya

6. Ketika kerajaan Demak runtuh, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah pedalaman yaitu ke Pajang dengan tujuan …

1. Mendapatkan daerah yang subur
2. Menghindarkan diri dari serangan musuh
3. Mendapatkan daerah yang subur
4. Memfungsikan sungai sebagai sarana lalu lintas
5. Membentuk kerajaan agraris

7. Diterapkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 pada dasarnya dimaksudkan untuk …

1. Melindungi hak milik tanah pertanian dari kaum penyewa tanah Eropa
2. Mempermudah akses bagi persewaan tanah bagi kepentingan investasi pengusaha swasta Eropa
3. Membatasi eksploitasi para pengusaha swasta terhadap rakyat pribumi
4. Membatasi gerak kaum partikelir untuk menjalankan usahanya
5. Membangkitkan kembali usaha perkebunan pemerintah yang mengalami kemunduran pada akhir system Cultuur Stelsel

8. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud. Dalam serangannya terhadap Malaka itu pasukan Portugis dipimpin oleh …

1. Cornelis de Houtman
2. Bartholomeus Diaz
3. Alfonso de Alburguergue
4. Peter Keyzer
5. Jacob van Neck

9. Pengkhianatan orang Portugis terhadap Sultan Khairun membangkitkan perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1575 di bawah pimpinan …

1. Sultan Baabulah
2. Sultan Hasanuddin
3. Sultan Aru palaka
4. Sultan Tabaria
5. Pattimura

10. Buku karya Multatuli yang berisi tentang petani yang menjadi korban dari tanam paksa di Lebak, Banten berjudul …

1. Max Havelaar
2. Een Eresschuld
3. Al ik Nederlander was
4. From dark to light
5. Indonesia Menggugat

Sekian dulu ya Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Sejarah/Sosial Budaya (Bagian 1), silahkan lihat bagian lainnya ya. Terimakasih  

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM

31. Pulau Nusakambangan disamping sebagai pusat lembaga pemasyarakatan memiliki potensi wisata yang sangat indah. Pulai Nusa kambangan terletak pada….

1. 7º47 LS dan 109º BT
2. 5º40 LS dan 110º BT
3. 5º40 LS dan 115°BT
4. 6 ° LS dan 110° BT
5. 6°5 LS dan 110° BT

32. Pulau Karimunjawa yang termasuk kedalam wilayah kabupaten Jepara terletak pada ….

1. 5°40 LS dan 109° BT
2. 5°40 LS dan 110º BT
3. 5 49 LS dan 115 BT
4. 6 º LS dan 110º BT
5. 6º5 LS dan 111º BT

33. Pancasila merupakan ideologi terbuka, disatu pihak kita harus mempertajam kesadaran akan nilai- nilai yang bersifat abadi. Nilai – nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada …

1. Pembukaan UUD 1945
2. Batang Tubuh UUD 1945
3. Penjelasan UUD 1945
4. Setiap pasal dalam batang Tubuh UUD 1945
5. Amandemen UUD 1945

34. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin bertujuan untuk …

1. Memberantas masalah kemiskinan
2. Meringankan beban ekonomi masyarakat kaibat kenaikan harga BBM
3. Mensubsidi rakyat secara langsung
4. Meminimalisir resistansi dalam masyarakat terhadap kenaikan harga BBM
5. Mengatasi dampak krisis ekonomi

35. Susunan kebijakan Pemerintah Daerah Otonom Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri dari….

1. Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas – dinas
2. Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala Daerah dan dinas – dinas
4. Kepala Daerah dan Muspida
5. Kepala Daerah dan DPRD

36. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah…

1. Presiden, Wakil presiden, DPR, MPR dan MA
2. Presiden, Wakil presiden, dan Menteri
3. Presiden, Wakil presiden
4. Presiden, Wakil presiden, dan Menteri, DPR
5. Presiden, Wakil presiden, dan DPR

Sekian dulu ya Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 4), silahkan lihat bagian lainnya ya. Terimakasih  

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM

21. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ……

1. Ketua MPR, Ketua DPR
2. Ketua MPR, Ketua DPR dan para Menteri
3. MA dan Menteri Dalam Negeri
4. MA, Jaksa Agung dan para Menteri
5. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan

22. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan …

1. MA
2. DPA
3. DPR
4. MPR
5. Hakim Agung

23.

1. Negara menghendaki persatuan
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
3. Negara yang berkedaulatan rakyat
4. Negara Beketuhanan Yang Maha Esa.

Urutan empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah …

1. 1,2,3,4
2. 1,2,3,4
3. 4,3,2,1
4. 1,3,2,4
5. 1,2,4,3

24. Tata urutan perundang- undangan menurut TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah …

1. UUD 1945, TAP MPR,Undang- Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah,, Keppres, Peraturan Daerah
2. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu, Keppres, Peraturan Daerah
3. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah
4. UUD 1945, TAP MPR,UU Perpu, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah
5. UUD 1945, TAP MPR, Peratura Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah

25. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan yang lebih dikenal Piagam Jakarta (Jakarta Charter), istilah ini dimunculkan oleh :

1. Ir. Soekarno
2. Mr. Moh Yamin
3. Muhamad Hatta
4. Radjiman Wideodiningrat
5. K.H Mansur

26. Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilakukan…

1. Presiden
2. Presiden dengan persetujuan DPA
3. Presiden dengan persetujuan MA
4. Presiden dengan persetujuan DPR
5. Hakim Agung

27. Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut …..

1. merangkul golongan komunis
2. merangkul angkatan udara
3. menyingkirkan Masyumi dan PSI
4. merangkul Muhammadiyah
5. merangkul angkatan darat

28. Penyelesaian konflik RI – GAM dilakukan perundingan yang dimediatori asing, dilaksanakan di …..

1. Washington DC, AS
2. London Inggris
3. Helsinky, Finlandia
4. Swedia
5. Austria

29. Pengawas internasional perjanjian RI – GAM yang telah disepakati adalah….

1. Aceh Monitoring Mission( AMM)
2. Non Government Organisation(NGO)
3. United Nation
4. Nanggroe Monitoring Mission
5. Peace Monitoring Mission (PMM)

30. Diukur dari garis pangkal laut terluar, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ditatapkan selebar…..

1. 350 mil laut
2. 300 mil laut
3. 200 mil laut
4. 20 mil laut
5. 12 mil laut

Sekian dulu ya Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 3), silahkan lihat bagian lainnya ya. Terimakasih  

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM

1. Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip ……

1. Sepadan
2. Selaras
3. Setara
4. Seimbang
5. Berimbang

2. Barang giffen merupakan barang inferior, akan mengalami peningkatan jika harga barang-barang ….

1. Stabil
2. Fluktuatif
3. Mengalami kenaikan
4. Mengalami penurunan
5. Tidak terprediksi

3. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 berfokus paa perumusan …

1. Strategi perjuangan kemerdekaan
2. Dasar negara Indonesia
3. Teks proklamasi kemerdekaan
4. Sistem kenegaraan Indonesia
5. Visi dan misi Republik Indonesia

4. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat Presiden Sukarno yang dirinya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan :

1. Dwi Komando Rakyat
2. Tri Komando Rakyat
3. Tri Tuntutan Rakyat
4. Komando Gabungan Rakyat
5. Komando Rakyat

5. Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk ……

1. Membuktikan Indonesia sebagai negera demokrasi
2. Memilih presiden dan wakil presiden
3. Memilih anggota DPR dan Konstituante
4. Memilih anggota MPR
5. Menyalurkan aspirasi rakyat

6. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah ……

1. Rakyat
2. Pemerintah
3. TNI Polri
4. Polri
5. Hansip

7. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah ……

1. Kepala Staf Angkatan
2. Panglima ABRI
3. Kodam
4. Menhankam
5. Presiden

8. Dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan ……

1. MPR
2. DPR
3. MA
4. DPA
5. Hakim agung

9. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil amandemen, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan ……

1. MPR
2. DPR
3. MA
4. DPA
5. Jaksa Agung

10. Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI adalah ……

1. DPA
2. Badan Peradilan
3. Mahkamah Militer
4. Mahkamah Agung
5. Peradilan Tinggi

Sekian dulu ya Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 2), silahkan lihat bagian lainnya ya. Terimakasih  

Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM

1. Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen ……

1. Universal Declaration of Human Rights
2. Decralation of Independence
3. Freedom of Independence
4. The Forteen Points
5. The Four Freedom

2. Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang, dan memberikan usulan rumusan Pancasila ……

1. Sultan Mahmud Syah
2. Moh. Yamin
3. Sutan Takdir Alisyahbana
4. Setiabudi Danudirjo
5. Ki Hadjar Dewantara

3. Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena ……

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik.
2. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi
3. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi.
4. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden.
5. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi.

4. Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …

1. Pancasila diterapkan sebagai satusatunya azas
2. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral
4. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri
5. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia

5. Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal:

1. 2 Mei 1998
2. 20 Mei 1998
3. 5 Oktober 1998
4. 28 Oktober 1998
5. 1 Juni 1998

6. Keputusan MPR atas usus pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota yang hadir.

1. 3/4
2. 2/3
3. 2/3 + 1
4. 50% + 1
5. 50%

7. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan disebut dengan ……

1. Retribusi
2. Pajak
3. Sumbangan
4. Pembayaran resmi
5. Kontraprestasi

8. Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah ……

1. PO
2. WTO
3. IFC
4. APEC
5. AFTA

9. Tujuan dari kebijakan moneter adalah ……

1. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan kesejahteraan
2. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income percapita
3. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan pajak
4. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan ekspor
5. Menjaga stabilitas moneter untuk menekan impor

10. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut ……

1. Intensifikasi
2. Ekstensifikasi
3. Eksplorasi
4. Industrialisasi
5. Kontruktif

Sekian dulu ya Soal Latihan dan Pembahasan TWK : Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM (Bagian 1), silahkan lihat bagian lainnya ya. Terimakasih  

Pancasila adalah Dasar negara Republik Indosesia. Konsep dasar Pancasila ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Agar pancasila lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, maka pemerintah menyusun Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila (P4) yang ditetapkan dengan TAP MPR No. II/MPR/1978. Dalam Ketetapan MPR tersebut disusun 36 butir penghayatan dan pengamalan Pancasila. 36 butir pedoman tersebut telah diperbarui dengan diterbitkannya TAP MPR No. I/MPR/2003. Dalam TAP MPR No. I/MPR/2003 ini ditetapkan 45 butir pengamalan Pancasila. 45 butir pedoman tersebut merupakan penjabaran dari kelima sila dalam Pancasila.

• Sila pertama terdiri dari 7 butir
• Sila kedua terdiri dari 10 butir
• Sila ketiga terdiri dari 7 butir
• Sila keempat terdiri dari 10 butir
• Sila kelima terdiri dari 11 butir

Berikut ini, isi 45 buti-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut.

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda – beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuh an Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
   
   
   

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda – bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena – mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
    
    
    

3. PERSATUAN INDONESIA

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
   
   
   

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai – nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil – wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
    
    
    

5. KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha – usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal – hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.