Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945

A. Konstitusi

 

1. Pengertian Konstitusi

  1. Pengertian secara etimologis (bahasa)
    • Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
    • Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
    • Perancis : constituer yang berarti membentuk
    • Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
    • Indonesia : konstitusi → UUD
  2. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
  3. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  4. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
    • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
    • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
    • Pembatasan pemerintahan.
    • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
      • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
      • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
      • Proses hukum.
      • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
  5. Adapun syarat terjadinya konstitusi
    • Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
    • Adanya kedaulatan rakyat.
    • Adanya hukum yang adil.

 

  •  

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi → Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan  karena  dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
  2. Melindungi
  3. Sebagai pedoman penyelenggaraan

 

3. Nilai konstitusi

  1. Nilai normatif
    Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
  2. Nilai nominal
    Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
  3. Nilai semantik
    Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

4. Macam-macam Konstitusi

  1. Menurut CF. Strong
    • Konstitusi tertulis
      Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia → UUD 1945.
    • Konstitusi tidak tertulis
      berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
      • Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan
      • Tidak bertentangan dengan
      • Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris à konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
  2. Macam-macam konstitusi secara teoritis
    • Konstitusi politik
      Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
    • Konstitusi sosial
      Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
  3. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
    • Fleksibel/luwes
      Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
    • Rigid/kaku
      Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

5.  Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri

Menurut Mariam Budiarjo

Koerniatmanto Soetopawiro

  • Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
  • Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
  • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
  • Adanya organisasi negara HAM.
  • Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
  • Adanya cara perubahan konstitusi.
  • Pernyataan ideologis
  • Pembagian kekuasaan
  • Jaminan HAM
  • Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

 

6. Kedudukan Konstitusi

  1. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
    • Sebagai hukum dasar
    • Sebagai hukum tertinggi
    • Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
  2. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
    • Dari segi bentuknya
      • Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
      • UUD : tertulis
    • Dari segi sifatnya
      UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
  3. Paham konstitusionalisme
    Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
    • Hubungan antara pemerintahan dengan warga
    • Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
    Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
    • Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
    • Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
    • Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga

 

7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

  1. Renewal (pembaharuan) → dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
    • Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
  2. Amandemen (perubahan) → dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
    • Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
  3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
  4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

  1. Latar Belakang
    • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
    • Negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi.
    • Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang.
  2. Perumusan UUD oleh BPUPKI
    • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d. 16 Juni 1945.
    • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945.
  3. Penetapan UUD oleh PPKI
    Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia.

 

 

B. UUD 1945

 

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
  4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
 

2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode

Keterangan

UUD 1945
(18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi RIS (27/12/1949 – 17/8/1950)

Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem    pemerintahannya berubah menjadi parlementer.

UUD Sementara (17/10/1950 – 5/7/1959)

Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

UUD 1945 Pra-Orba

(5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

UUD Orba (1966 – 1999)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

UUD Amandemen (1999 – 2002)

Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

 

 

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

Penetapan

Tanggal Pengesahan

Pasal yang Diamandemen

Dimunculkan/diubah

Dihapus

Sidang Umum MPR (14 – 21 Oktober 1999)

19/10/1999

5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

 

Sidang Tahunan MPR (7 – 18 Agustus 2000)

18/08/2000

18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 9 November 2001)

09/11/2001

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 11 Agustus 2002)

11/08/2002

2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan

BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen

Setelah Amandemen

Batang Tubuh, terdiri atas

  • 16 Bab
  • 37 Pasal
  • 65 Ayat
  • 4 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Ayat Aturan Tambahan

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

  • 20 Bab
  • 73 Pasal
  • 194 Ayat
  • 3 Pasal Aturan Peralihan
  • 2 Pasal Aturan Tambahan

Ada Penjelasan

Penjelasan Dihilangkan

 

 

 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

  1. Hal bentuk negara
  2. Hal lembaga negara
  3. Hal warga negara

 

BAB

Tentang

Pasal-Pasal

I

Bentuk dan Kedaulatan Negara

1

II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2, 3

III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV

DPA (dihapus)

 

V

Kementerian Negara

17

VI

Pemerintahan Daerah

18, 18A, 18B

VII

Dewan Perwakilan Rakyat

19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

VII A

Dewab Perwakilan Daerah

22C, 22D,

VII B

Pemilihan Umum

22E

VIII

Keuangan

23, 23A, 23B, 23C, 23D

VIII A

Badan Pemeriksa Keuangan

23E, 23F, 23G

IX

Kekuasaan Kehakiman

24, 24A, 24B, 24C, 25

IX A

Wilayah Negara

25A

X

Warga Negara dan Penduduk

26, 27, 28

X A

Hak Asasi Manusia

28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI

Agama

29

XII

Pertahanan dan Keamanan Negara

30

XIII

Pendidikan dan Kebudayaan

31, 32

XIV

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

33, 34

XV

Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan

35, 36, 36A, 36B, 36C

XVI

Perubahan Undang-undang Dasar

37

Aturan Peralihan

Pasal I, II, dan III

Aturan Tambahan

Pasal I dan II

 

 

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

 

Pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)

Kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)

Ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)

Keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)


25 Bank Soal TWK SKD : Falsafah dan Ideologi Pancasila

25 Bank Soal TWK SKD : Falsafah dan Ideologi Pancasila

 

  1. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata philein dan sophos. Perpaduan kata tersebut mengandung arti…
    1. Cinta ilmu pengetahuan
    2. Teman dari kebijakan
    3. Kumpulan orang bijaksana
    4. Pemikiran yang selalu menginginkan kebijakan

  2. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan…
    1. Keyakinan yang memiliki kebenaran
    2. Sikap mental, tingkah laku, dan amal
    3. Penunjuk, penuntun, dan pegangan sikap
    4. Pandangan hidup

  3. Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem filsafat bila…
    1. sila-sila Pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan
    2. harus kita pahami sebagai totalitas
    3. susunan dan bentuknya hirearkhis piramidal
    4. Semua jawaban benar

  4. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menurut Prof. Notonagoro dapat dibagi menjadi…
    1. Nilai materiil
    2. Nilai vital
    3. Nilai kerohanian
    4. Semua jawaban benar

  5. Menurut Prof. Notonagoro, apa yang dimaksud dengan nilai vital…
    1. Segala sesuatu yang benar-benar penting bagi manusia
    2. segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas
    3. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal yang genting bila tidak terpenuhi
    4. Semua jawaban benar

  6. Berkenaan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, maka terdapat beberapa teori di Negara lain yang dapat menjelaskan perbedaan yang mencolok terhadap ideologi suatu Negara. Falsafah Negara-negara Eropa Barat dan Amerika cenderung menganut paham individualistic yang dikemukakan oleh…
    1. Thomas Hobbes
    2. Marx
    3. Spinoza
    4. Semua jawaban salah

  7. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani idein yang berarti…
    1. melihat
    2. Ide
    3. Ajaran
    4. Ideal

  8. Sedangkan logia berarti…
    1. melihat
    2. Ide
    3. Ajaran
    4. Ideal

  9. Secara harfiah, ideologi diartikan…
    1. Ilmu tentang idea
    2. Ilmu tentang cita-cita
    3. Ilmu tentang gagasan atau buah pikiran
    4. Semua jawaban benar

  10. Secara ilmiah popular, Pancasila dapat dikaji, sebab syarat-syarat ilmiah teksnya dimiliki oleh Pancasila, sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali ….
    1. Objek
    2. Metode
    3. System
    4. Empirisme

  11. Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan Negara Indonesia adalah…
    1. Memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi Negara
    2. Menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantaar teknologi
    3. Perwujudan dan pelkaksanaan setiap warga Negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
    4. Sebagai pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya

  12. Pada tahun 1365, Empu Prapanca menulis nagara Kertagama yang menyebutkan istilah Pancasila, dan Empu Tantular menulis kitab yang menggambarkan kejayaan Majapahit, yaitu…
    1. Bhinneka Tunggal Ika
    2. Kertaningbumi
    3. Sutasoma
    4. Tan Hana Dharma Mangrua

  13. Sidang BPUPKI pertama mengkaji tentang dasar Negara yang akan dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan…
    1. Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan Indonesia, Mufakat, dan Kesejahteraan Sosial
    2. Internasionalisme, Nasionalisme, Mufakat, Demokrasi, dan Ketuhanan
    3. Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan
    4. Kesejahteraan Sosial, Internasionalisme, Nasionalisme, Perikemanusiaan, dan Ketuhanan

  14. Pembahasan dasar Negara dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indinesia dibentuk pada…
    1. 7 Agustus 1945
    2. 1 Juni 1945
    3. 10 Juli 1945
    4. 18 Agustus 1945

  15. Pancasila sebagai dasar Negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali…
    1. Prima
    2. Materialis
    3. Formalis
    4. Efisien

  16. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat Negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adapt istiadat, kebudayaan, dan religius yang terakumulasi pada…
    1. Ma Lima
    2. Bhinneka Tunggal Ika
    3. Triprakara
    4. Gotong royong

  17. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini Pancasila memiliki makna sebagai…
    1. Kristalisasi nilai
    2. Pedoman hidup
    3. Karakteristik bangsa
    4. Kepribadian bangsa

  18. Pembukaan UUD 1945 alinea IV mencantumkan dasar Negara yang tersusun secara hierarkis dan pyramidal. Hal ini merupakan…
    1. Sumber kebudayaan bangsa
    2. Filter bagi masuknya budaya asing
    3. Ciri dan karakteristik bangsa
    4. Petunjuk pelaksana peraturan

  19. Hubungan kausal – organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti di bawah ini, kecuali…
    1. Ditetapkannya dasar Negara Pancasila
    2. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik
    3. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat
    4. Keberadaaan UUD lebih tinggi dari Pancasila

  20. Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol. Saat ini Pancasila telah dikembalikan fungsinya, yaitu…
    1. Tetap sebagai satu-satunya asas
    2. Cita-cita organisasi massa dan politik
    3. Sebagai dasar Negara
    4. Sebagai pandangan hidup bangsa

  21. Setiap produk hukum yang dihasilkan di Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada…
    1. TAP MPR NO. V/MPR/1973
    2. TAP MPR NO. II/MPR/1978
    3. TAP MPR NO. IV/MPR/1978
    4. TAPMPRS NO. XX/MPRS/1966

  22. Perwujudan kesadaan manusia sebagai mahluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah berbentuk…
    1. Konsep hidup
    2. Akal sehat
    3. Norma
    4. Nilai

  23. Dalam paham filsafat Pancasila harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni…
    1. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar
    2. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihadapi
    3. Sikap kerpibadian manusia yang baik, benar, semangat dan tercermin pada mental dan batin pelaku
    4. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari

  24. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa…
    1. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    2. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
    3. Negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
    4. Neara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

  25. Sumber tertib hukum yang dianut di dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali…
    1. UUDS
    2. Proklamasi
    3. UUD
    4. Dekrit

 

Sekian dulu ya 25 Bank Soal TWK SKD : Falsafah dan Ideologi Pancasila, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


Materi TWK SKD : Pancasila dan Lambang Negara

A. Ideologi

 

Ideologi merupakan istilah yang berasal dari Yunani. Terdiri dari dua kata, idea dan logi. Idea artinya melihat (idean), dan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

 

1. Jenis-Jenis Ideologi yang Ada Pada Umumnya

  1. Liberalisme
    Memiliki konsep kebebasan individual, artinya kesetaraan bagi semua anggota masyarakat. Hak individu tidak boleh dicampuri oleh Negara.
  2. Sosialisme
    Menganggap bahwa manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama. Hak milik untuk pribadi dibatasi. Agama harus mendorong keberamaan. Peran Negara untuk pemerataan keadilan.
  3. Fundamentalisme
    Menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern.
  4. Marxisme (Komunisme)
    Mengutamakan kebersamaan individu. Hak pribadi tidak diakui. Prinsip utama adalah meterialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Biasanya cirinya adanya satu partai, tidak ada golongan dalam masyarakat. Bersifat otoriter dan monopoli.
  5. Nasionalisme
    Tidak membedakan ras, suku bangsa mementingkan persatuan diatas individu.

 

2. Jenis Norma

  1. Norma Agama
    Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci.
  2. Norma Kesusilaan
    Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.
  3. Norma Kesopanan
    Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Menghubungkan manusia terhadap manusia di sekitarnya.
  4. Norma Hukum
    Peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara / lembaga adat. Bersifat memaksa dan mengikat.
 

3. Ciri – ciri ideologi

  1. Ideologi Terbuka:
    • Merupakan kekayaan rohani, moral dan
    • Tidak diciptakan Negara tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri
    • Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas
    • Bersifat tidak mutlak (fleksibel)
    • Isinya tidak langsung Operasional

  2. Ideologi Tertutup
    • Bukan merupakan cita-cita masyarakat
    • Memaksakan ideologi, ideologi diciptakan oleh penguasa
    • Bersifat totaliter (mencakup semua bidang)
    • HAM tidak dihormati
    • Isinya langsung operasional dan orgriter serta tuntutan konkret dan total
    • Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Bidang informasi dikuasai dan pendidikan dibatasi. Karena itu merupakan sarana efektif untuk menguasai perilaku masyarakat

 

 

B. Pancasila

 

1. Arti kata Pancasila

Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca yang berarti Lima dan Sila yang berarti Dasar atau Asas. Secara harfiah, pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur. Pancasila merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya disidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya pancasila.

 

2. Sejarah Lahirnya Pancasila

  1. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.
  2. Hasil sidang pertama BPUPKI:
    • Yamin (29 Mei 1945)
      • Peri kebangsaan
      • Peri kemanusiaan
      • Peri ketuhanan
      • Peri kerakyatan
      • Kesejahteraan rakyat
    • Dr.Supomo (31 Mei 1945)
      • Persatuan
      • Kekeluargaan
      • Keseimbangan lahir batin
      • Musyawarah
      • Keadilan rakyat
    • soekarno (1 Juni 1945)
      • Kebangsaan Indonesia
      • Internasionalisme dan kemanusiaan
      • Mufakat dan demokrasi
      • Kesejahteraan social
      • Ketuhanan yang Maha Esa
  3. Sejarah sila-sila dalam Pancasila
    • Istilah Pancasila pada mulanya diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya saat sidang BPUPKI. Ia menyampaikan rumusan lima prinsip dasar negara pada 1 Juni 1945 yang diberi nama “Pancasila”.
    • Rumusan Pancasila dibahas oleh Panitia Delapan yang dibentuk BPUPKI untuk menampung usul dari anggota lain.
    • Ir. Soekarno membentuk Panitia Sembilan untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 dan diberi nama:
      • Oleh Soekarno : Mukaddimah
      • Oleh Yamin : Piagam Jakarta
      • Oleh Sukiman Wirjosandjojo : Gentlemen’s Agreement
    • Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi pancasila ada beberapa hal yang diubah oleh PPKI, yaitu:
      • Sila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
      • Syarat yang menyebutkan bahwa “presiden Indonesia harus orang Islam” diubah menjadi “presiden Indonesia harus orang Indonesia asli” (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945).
    • Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.
    • Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu:
      • Rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI.
      • Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.
      • Rumusan pada pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
 

3. Nilai dalam Pancasila

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
    • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    • Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
    • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    • Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
    • Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  3. Persatuan Indonesia
    • Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
    • Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    • Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
    • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
    • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
    • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    • Menghormati hak orang lain.
    • Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
    • Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 

4. Asal – Usul Pancasila

  1. Causa materialis (asal mula bahan)
    Berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
  2. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun)
    Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
  3. Causa efisien (asal mula karya)
    Asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI.
 

5. Kedudukan Pancasila

Kedudukan Pancasila

Arti

Dasar negara (Falsafah negara)

Sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar.

Kepribadian bangsa Indonesia

Sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas.

Pandangan hidup (way of life)

Menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang punya jiwa Pancasila.

Perjanjian luhur bangsa Indonesia

Kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara.

Ideologi negara

Gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa indonesia bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu.

Sumber dari Segala Sumber Hukum

Asal, tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya itu, dan merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan di buat.

Jiwa bangsa indonesia

Lahirnya pancasila bersamaan dengan adanya bangsa indonesia.

 

 

6. Arti Makna dari Lambang Negara


pancasila dan lambangnya

Bagian- Bagian di Burung Garuda

Makna

Warna kuning emas

Bangsa yang besar dan berjiwa sejati

Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan

Dianggap arah yang baik.

Dianggap arah yang baik.

Melambangkan    dinamika    dan    semangat    untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

Jumlah Bulu pada Burung Garuda

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:

  1. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
  2. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
  3. Jumlah    bulu    dibawah    perisai/pangkal ekor berjumlah 19
  4. Jumlah bulu pada leher berjumlah 45

Bhinneka Tunggal Ika

Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.


Materi TWK SKD : Kedudukan dan Sifat Pancasila

A. Kedudukan Pancasila

 

1. Sebagai Dasar Negara/Tertib Hukum Tertinggi (Grund Norm /Hukum Dasar)

karena :

  1. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum.
  2. Memasukkan diri ke dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum.

Di dalam Pembukaan UUD 45 terkandung pokok-pokok pikiran yang terjelma dalam pasal-pasal yang merupakan perwujudan cita-cita hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 45 adalah sebagai Sumber Hukum Positif. Sumber Hukum terdiri dari Sumber Hukum Formal, yakni sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misal UU, PP, Perda. Sedangkan yang dimaksud Sumber Hukum Material, yakni sumber hukum yang menentukan isi/materi suatu norma hukum. Pembukaan UUD 45 memenuhi syarat sebagai tertib hukum, karena adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Syarat-syarat tertib hukum meliputi:

  1. Adanya kesatuan subjek: penguasa mengadakan peraturan hukum
    (Pemerintahan Negara RI, … Alinea ke 4)
  2. Adanya kesatuan asas kerohanian (Atas berkat rahmat … Alinea ke 3)
  3. Adanya kesatuan daerah (melidungi seluruh tumpah … Alinea ke 4)
  4. Adanya kesatuan waktu (maka disusunlah kemerdekaan … Alinea ke 4).

 

2. Sebagai Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental

Unsur-unsur mutlak yang harus ada di dalamnya:

  1. Dari segi terjadinya dikehendaki para pendiri Negara (founding father)
  2. Dari segi isinya : Pembukaan UUD 45 memuat dasar-dasar pokok negara, yakni :
    1. Dasar tujuan negara (umum: “…ikut melaksanakan perdamaian abadi……, khusus: “melidungi segenap bangsa………………………………………………………………………… ).
    2. Diadakannya UUD Negara, Pernyataan ini terdapat dalam kalimat “..maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
    3. Bentuk Negara
      Pernyataan ini terdapak dalam kalimat “ …. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI ”
    4. Dasar filsafat Negara (asas kerokhanian negara)
      Pernyataan ini terdapat dalam kalimat “ … dengan berdasar pada Ketuhanan YME……………. ”

Selain itu juga dipekuat oleh ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 diperkuat Tap MPR No. V /MPR/1973, Jo Tap. No. IX/MPR/1978 intinya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di dalam Negara Indonesia. Sebagai sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita- cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan sera watak bangsa Indonesia.

 

3. Pancasila sebagai Isi Jiwa Bangsa Indonesia

Artinya bahwa nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai- nilai bangsa Indonesia, yang ada sejak nenek moyang dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menyatu dengan adat- istiadat serta kebudayaan dan bukan merupakan adopsi dari  nilai budaya  lain. Dari nilai-nilai tersebut oleh para pendiri negara dikonsepkan dan dikristalisasikan dalam bentuk Pancasila yang terdiri dari lima sila.

 

4. Sebagai Kepribadian Bangsa

Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah ada dan dilaksanakan dalam hehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sekaligus merupakan ciri khas katakter/pribadi/jati diri budaya bangsa Indonesia, yang membedakan dengan khas budaya bangsa lain. Misal: Budaya gotong royong, toleransi, musyawarah untuk mufakat, kebersamaan dan kekeluargaan.

 

5. Sebagai Asas Persatuan

Artinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mampu mempersatukan kehidupan untuk berbangsa dan bernegara, di bawah wadah NKRI.

 

6. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa

Artinya bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh nasional yang tergabung dalam PPKI sebagai badan yang mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus yang di dalam terdapat Pancasila sebagai dasar Negara.

 

7. Sebagai Filter Budaya Bangsa

Artinya bahwa dengan penghayatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, kita akan mampu memilah dan memilih budaya mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan budaya kita.

Ini bisa tercapai apabila semua elemen dan komponen bangsa mempunyai tekad dan kehendak yang sama untuk memfilter/menyaring budaya asing, pemerintah dengan undang-undang dan regulasinya, masyarakat dengan ketaatannya untuk melaksanakannya

 

 

B.  Sebagai Pandangan Hidup (Way of life) Bangsa

 

Artinya nilai-nilai dalam Pancasila diyakini kebenarannya dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari, dan menyatu dalam adat kebiasaan dan budaya.

Sebagai Ideologi Bangsa

Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata: ide, idea ideos yang artinya gagasan, konsep, cita-cita dan kata logi, logie, logy, dan logos yang artinya: ilmu, teori, ajaran. Secara sederhana ideologi dapat diartikan: ilmu, teori atau ajaran tentang cita-cita. Tracy menyebut dengan istilah “Science of ideas”. Karena istilah ideologi banyak digunakan dalam ranah politik, maka ideologi dapat diartikan lebih tepat adalah: Suatu ajaran tentang cita-cita/tujuan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Soejono Soemargono (Dosen Filsafat UGM), ideologi diartikan kumpulan gagasan, konsep, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat menyeluruh dan sistematis.

Ideologi Pancasila bersifat Terbuka artinya bahwa bangsa Indonesia mau dan dapat menerima nilai, paham budaya lain, selama hal itu tidak bertentangan bahkan menghi langkan budaya negeri. Nilai-nilai yang positif diharapkan akan memperkaya khasanah dan variasi budaya nasional.

Ideologi Pancasila bersifat Tertutup, artinya Pancasila sebagai Dasar Negara (Sumber Hukum), bersifat imperatif (memaksa) bagi semua orang yang yang berada di wilayah Negara RI., baik itu warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara Asing yang berada di wilayah Indonesia

Suatu ideologi selalu memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, yang berupa cita- cita, pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik yang direalisasikan dalam kehidupan praktis. Oleh katena pancasila sebagai ideolog terbuka , maka secara struktural memiliki 3 dimensi yaitu :.

  1. Dimensi Idealistik, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rational dan menyeluruh . Kadar serta idelisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan serta mampu menumbuhkan motivasi para pendukungnya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.
  2. Dimensi Normatif, yaitu nialai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam sistem norma kenegaraan , yakni makna terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam Negara Indonesia sebagai Staats fundamental norm (Pokok kaidah yang fundamental). Dalam artian ideologi Pancasila harus dapat dijabarkan dalam kehiduipan bernegara.
  3. Dimensi Realistik, yaitu ideologi harus mampu mencerminkan realitas hidup yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak hanya bersifat Utopis, yang hanya berisi ide-ide, cita-cita dan harapan-harapan kosong, tetapi suatu ideolgi yang mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata (realistis).

 

 

C.   Sifat Pancasila

 

1. Hierarkis Piramidal (Hans Kelsen: Stufen Theory: Lex superior Derogat lege inferiori), misal: Pasal 7 UU 10 tahun 2004 tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pembukaan UUD 45 s/d PerDa). Secara panjang lebar sudah dijelaskan dari bab yang terdahulu.

 

2. Monopluralistik

Sifat monopluralistik terdapat dalam Pancasila yang terjelma dalam manusia Indonesia, yakni hakekat manusia monopluralistik, berarti manusia yang  utuh (komprehesif integralistik), manusia selaras, seimbang diantara susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat manusia. Manusia monopluralistik merupakan ciri khas manusia Indonesia yang membedakan dengan manusia yang berideologi komunis, Liberalis maupun Theokrasi.

 

3. Abstrak, Umum dan Universal

  1. Abstrak, artinya hanya ada dalam ide (konsep/pikiran).
  2. Umum artinya menyentuh semua kehidupam manusia yang esensial, yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (Demokrasi) dan Keadilan.
  3. Universal, artinya bahwa persoalan-persoalan tentang Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat (demokrasi) dan adil keberadaanya tidak tergantung ruang, tempat dan waktu (kapan saja, oleh siapa saja dan di mana saja), karena nilai dalam Sila-Sila Pancasila merupakan nilai yang fundamental dalam kehidupan manusia. Artinya nilai-nilai Pancasila selalu ada dalam denyut kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya bangsa Indonesia.

30 Bank Soal TIU SKD : Bahasa Indonesia

30 Bank Soal TIU SKD : Bahasa Indonesia

 

  1. Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya.
    Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
    1. Lambang kebanggaan kebangsaaan
    2. Lambang identitas nasional
    3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa
    4. Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya

  2. Di samping bendera dan Negara Indonesia yang kita junjng tinggi sebagai bagian dari identitas RI, bahasa Indonesia pun merupakan unsure identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi pula. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
    1. Lambang kebanggaan kebangsaan
    2. Lambang identitas nasional
    3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa
    4. Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya

  3. Pada upacara-upacara resmi seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, Pembina upacara berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia.
    Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
    1. Bahasa resmi kenegaraan
    2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan
    3. Alat kepentingan pembangunan nasional
    4. Alat pengembangan kebudayaan

  4. Yang dimaksud dengan kegiatan surat-menyurat, yaitu…
    1. Kegiatan berkomunikasi dengan alat surat
    2. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telegram
    3. Kegiatan berkomunikasi dengan alat faksimile
    4. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telepon

  5. Penyajian buku pelajaran, penulisan buku atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia.
    Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
    1. Bahasa resmi kenegaraan
    2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan
    3. Alat kepentingan pembangunan nasikonal
    4. Alat pengembangan kebudayaan

  6. Semua pernyataan di bawah ini merupakan fungsi surat, kecuali…
    1. Alat/sarana komunikasi tertulis
    2. Bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum
    3. Bukti historis
    4. Duta masyarakat

  7. Akta jual beli, surat wasiat, surat perjanjian, dsb, menduduki fungsi-fungsi sebagai berikut, kecuali…
    1. Bukti sarana komunikasi tertulis
    2. Bukti tertulis yang mempunyai hukum tetap
    3. Bukti histori
    4. Bukti pedoman kerja lembaga

  8. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas dan eksplisit, agar…
    1. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat
    2. Penerima tertarik dengan surat tersebut
    3. Penerima ingin cepat membalasnya
    4. Penerima merasa senang

  9. Yang dimaksud dengan eksplisit pada pernyataan nomor 8, ialah…
    1. Tidak tercantum tetapi jelas maksudnya
    2. Tercantum dan jelas maksudnya
    3. Tercantum tetapi tidak jelas maksudnya
    4. Tidak tercantum dan tidak jelas maksudnya

  10. Bahasa Indonesia yang baku tidak digunakan dalam…
    1. Surat resmi
    2. Surat keputusan
    3. Surat pribadi
    4. Surat lamaran kerja

  11. Penulisan tanggal surat yang benar adalah…
    1. Jakarta, 24-11-2004
    2. Jakarta, 24 November
    3. Jakarta, 24-November 2004
    4. Jakarta, 24 November 2004

  12. Penulisan alamat surat yang benar adalah…
    1. Yth. Kepala SMU BPI 3
      Jalan Burangrang 8
      BANDUNG
    2. Yth. Sdr. Kepala SMU BPI 3
      Jalan Burangrang 8
      Bandung
    3. Yth. Sdr. Kepala SMU BPI 3
      Jalan Burangrang 8
      Bandung
    4. Bapak Kepala SMU BPI 3
      Jalan Burangrang 8,
      Bandung.

  13. Penulisan perihal surat yang benar adalah…
    1. Perihal: Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia dan Sejarah.
    2. Perihal: Permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan Sejarah.
    3. Perihal: Permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan sejarah
    4. Perihal: Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia dan Sejarah

  14. Penulisan salam pembuka yang benar adalah…
    1. Dengan Hormat
    2. Dengan hormat,
    3. Dengan hormat
    4. Dengan Hormat,

  15. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah…
    1. Surat saudara kami sudah terima dengan baik.
    2. Surat Saudara kami sudah terima dengan baik.
    3. Surat Saudara sudah kami terima dengan baik.
    4. Surat saudara sudah kami terima dengan baik.

  16. Penulisan nama gelar yang benar adalah…
    1. Dr. Surya Sumantri SH
    2. Dr. Surya Sumantri, SH.
    3. Prof Dr Surya Sumantri H.
    4. Dr. Surya Sumantri, S.H.

  17. Penulisan NIP yang benar adalah…
    1. NOP: 090 004 105
    2. NIP 090004105
    3. NIP. 090 004 105
    4. NIP. 09004105

  18. Pernyataan yang benar adalah…
    1. Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa Ujian Dinas TK.II akan diselenggarakan dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
    2. Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa Ujian dinas TK.II akan diselenggarakan dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
    3. Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa ujian dinas TK.II akan diselenggarakan dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
    4. Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa Ujian Dinas TK.II akan diselenggarakan dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.

  19. Ucapan terima kasih yang benar adalah…
    1. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya.
    2. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
    3. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara.
    4. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran Saudara.

  20. Contoh kalimat efektif di bawah ini adalah…
    1. Saudara tinggal membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut.
    2. Saudara tinggal mencantumkan tanda tangan pada surat tersebut.
    3. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut.
    4. Saudara tinggal menandatangankan surat tersebut.

  21. Contoh kelompok kata yang efektif ialah…
    1. Menjelaskan mengenai masalah itu
    2. Menjelaskan daripada masalah itu
    3. Menjelaskan sehubungan masalah itu
    4. Menjelaskan masalah itu

  22. Contoh penulisan kelompok kata yang benar…
    1. Dari pada
    2. Menindaklanjuti
    3. Menanda tangani
    4. Bertandatangan

  23. Penulisan kata yang baku terdapat dalam kalimat…
    1. Kami sudah mengetrapkan peraturan itu sebagaimana mestinya.
    2. Kami sudah menterapkan peraturan itu sebagaimana mestinya.
    3. Kami sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya.
    4. Kami sudah mentrapkan peraturan itu sebagaimana mestinya.

  24. Bentuk yang benar…
    1. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan…
    2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, dengan ini saya lampirkan…
    3. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya sertakan…
    4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, dengan ini saya sertakan…

  25. Penulisan tembusan yang disarankan…
    1. Tembusan:
      Disampaikan kepada Yth.:
      1. Kepala kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat;
      2. Pertinggal.
    2.  Tembusan:
      1. Bapak Kepala kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat;
      2. Pertinggal.
    3.  Tembusan:
      1. Yth. Bapak Kepala kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat.;
      2. Pertinggal.
    4.  Tembusan:
      1. Kepala kanwil Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat.;
      2. Pertinggal.

  26. Penulisan nomor surat yang benar,…
    1. Nomor: 866/Kanwil/TU/Kp.01.02/VII/04
    2. Nomor: 866/Kanwil/TU/Kp.01.02/VII/04.
    3. Nomor: 866/Kanwil/TU/Kp.01.02/VII/2004
    4. Nomor: 866/Kanwil/TU/Kp.01.02/VII/2004.

  27. Penutup surat resmi yang benar adalah…
    1. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian serta kerjasamannya kami haturkan terima kasih.
    2. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terimakasih.
    3. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian serta kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.
    4. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

  28. Semua kata bergaris bawah pada kalimat di bawah ini penulisannya benar, kecuali…
    1. Sebaiknya Saudara tidak merubah ketentuan tersebut secara sepihak.
    2. Kami sudah berani memfokuskan perhatian kami pada masalah itu.
    3. Karyawan yang tidak menaati peraturan sebaiknya ditindak.
    4. Karyawan yang terampil merupakan asset perusahaan.

  29. Bahasa surat harus efektif, artinya bahwa bahasa surat harus memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali…
    1. Sederhana/wajar
    2. Ringkas
    3. Imajinatif
    4. Sopan

  30. Contoh kalimat yang ringkas…
    1. Usulan Saudara sudah mendapat persetujuan dari atasan.
    2. Kami harap saudara tetap mengawasi pengerjaan bangunan itu.
    3. Mesin yang rusak itu sedang diadakan perbaikan.
    4. Saudara diminta untuk memberikan balasan secepatnya.

 

Sekian dulu ya 30 Bank Soal TIU SKD : Bahasa Indonesia, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


Materi TIU SKD : Daftar Kata Baku dan Tidak Baku

Berikut ini daftar kata baku dan tidak baku :

 

Baku

Tidak Baku

Aktif

Aktip

Aktivitas

Aktifitas

Apotek

Apotik

Analisis

Analisa

Asas

Azas

Atlet

Atlit

Atmosfer

Atmosfir

Cenderamata

Cinderamata

Definisi

Difinisi

Februari

Pebruari

Hakikat

Hakekat

Hipotesis

Hipotesa

Hierarki

Hirarki

Ijazah

Ijasah

Izin

Ijin

Jadwal

Jadual

Jenazah

Jenasah

Kaidah

Kaedah

Karier

Karir

Konduite

Kondite

Konkret

Konkrit

Konsepsional

Konsepsionil

Kuitansi

Kwitansi

Lembap

Lembab

Lubang

Lobang

Mengubah

Mengobah/merubah

Menerjemahkan

Menterjemahkan

Metode

Metoda

Mesti

Musti

Motif

Motip

Motivasi

Motifasi

Nasihat

Nasehat

November

Nopember

Rezeki

Rejeki

Roboh

Rubuh

Saksama

Seksama

Selagi

Mumpung

Silakan

Silahkan

Sintesis

Sintesa

Sistem

Sistim

Sistematis

Sistimatis

Standardisasi

Standarisasi

Spiritual

Spiritual

Subjektif

Subyektip

Sutera

Sutra

Tarif

Tarip

Tafsiran

Tapsiran

Telentang

Terlentang

Telanjur

Terlanjur

Telantar

Terlantar

Teoretis

Teoritis

Teknik

Tehnik

Terampil

Trampil

Tradisional

Tradisionil

Wujud

Ujud

Mendefinisikan

Mendifinisikan

Problematic

Problimatik

Telepon

Tilpun

Penasihat

Penasehat

Spesies

Spesis

Varietas

Varitas

Foto

Photo

Produktivitas

Produktifitas

Subjek

Subyek

Akhir

Ahir

Ons

On

Ekspor

Eksport

Syukur

Sukur

Jenderal

Jendral

Risiko

Resiko

Survei

Survai

Tim

Team

Diesel

Disel

Zona

Zone

Film

Filem

Manajer

Manager

Dipersilakan

Dipersilahkan

Kualitas

Kwalitas

Menyukseskan

Mensukseskan

Antarinstansi

Antar instansi

Baut

Baud

Ekstrem

Ekstrim

Manajemen

Managemen

Wasalam

Wasallam

Mengkritik

Mengeritik

Ilmuwan

Ilmiawan

Mencolok

Menyolok

Sekretaris

Sekertaris

Persentase

Prosentase

Pertanggungjawaban

Pertanggung jawab

Peletakan

Perletakan

Dipindahkan

Dipindah

Menerapkan

Menterapkan

Memproklamasikan

Memproklamirkan

Insaf

Insyaf

Trotoar

Trotoir

Dolar

Dollar

Stasiun

Setasiun

Aerobic

Erobik

Psikotes

Psikotest

Mengelola

Melola

Mengesampingkan

Mengenyampingkan

Khotbah

Khutbah

 


25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia

25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia

 

  1. Salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai akibat penyebaran agama Islam, yaitu…
    1. Pelestarian kesenian
    2. Perkembangan kebudayaan
    3. Penggunaan bahasa melayu
    4. Mempertebal rasa kesukuan
    5. Mempercepat proses integrasi

  2. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah…
    1. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia
    2. Budaya salah satu daerah musnah
    3. Saling mengenal suku-suku bangsa
    4. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah
    5. Perkawinan antar suku dan antar daerah

  3. Pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca di nusantara memndapat dukungan dari para…
    1. Pedagang dan para penyebar agama
    2. Pedagang dan nelayan
    3. Petani dan nelayan
    4. Petani dan pedagang
    5. Buruh dan majikan

  4. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali…
    1. Industri gula
    2. Industri kelapa sawit
    3. Industri teh
    4. Industri kopi
    5. Industri tembakau

  5. Organisasi yang keanggotaannya terbuka bagi warga nonpribumi adalah…
    1. Indische Partij
    2. Sarekat Islam
    3. Budi Utomo
    4. PSII
    5. PNI

  6. Salah seorang yang tidak termasuk tokoh Perhimpunan Indonesia adalah…
    1. Hatta
    2. Sutomo
    3. Gunawan
    4. Sutardjo Kartohadikusumo
    5. Ali Sastroamidjojo

  7. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah terjadi karena faktor dari luar dan dalam negeri. Penyebab dari dalam negeri adalah sebagai akibat, kecuali…
    1. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan
    2. Kesadaran bangsa Indonesia akan harga dirinya sebagai bangsa yang ingin hidup bebas merdeka seperti bangsa lain
    3. Sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam
    4. Timbul kaum cerdik pandai akibat politik etis
    5. Pengaruh pergerakan kebangsaan Filipina

  8. Partai nasional Indonesia memiliki strategi perjuangan yang bercirikan…
    1. Anti imperialisme
    2. Anti radikalisme
    3. Anti kapitalisme
    4. Non koperasi
    5. Berdasarkan kekuatannya pada hukum Marhaen

  9. Seorang tokoh pergerakan nasional yang semula merupakan tokoh local kemudian menjadi tokoh nasional pertama adalah…
    1. Wahidin Soedirohoesodo
    2. Soetomo
    3. Soekarno
    4. Moh. Hatta
    5. Sutan Syahrir

  10. Rapat di Ikada pada bulan September 1945 akhirnya dibubarkan oleh Soekarno –Hatta karena…
    1. Tidak mendapat izin Jepang
    2. Tentara sekutu sudah datang
    3. Indonesia belum mempunyai tentara sebagai penjaga keamanan
    4. Indonesia tidak menghendaki kemarahan Jepang dan Sekutu
    5. Menjaga jangan sampai terjadi bentrokan fisik Indonesia – Jepang

  11. Selama MPR dan DPR belum terbentuk, tanggal 16 Oktober 1945 KNIP mengusulkan pada presiden Soekarno agar diberi hak…
    1. Eksekutif
    2. Legislatif
    3. Yudikatif
    4. Prerogatif
    5. Mandat

  12. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah…
    1. R Sudirman
    2. R Sukirman
    3. R Surachman
    4. R Sukarni
    5. R Supratman

  13. Dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia – Belanda, pihak Belanda terpaksa harus meminta saran Inggris untuk ke meja perundingan karena…
    1. Belanda sangat tergantung pada Inggris
    2. Belanda dipaksa oleh Inggris untuk berunding dengan Indonesia
    3. Belanda menganggap bahwa dengan perundingan lebih efektif daripada peperangan
    4. Pihak Internasional menganjurkan agar Belanda tidak menggunakan kekerasan
    5. Belanda mau berunding dengan Indonesia kalau tempat perundingan di negeri Belanda

  14. Pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif komisi PBB untuk Indonesia, diadakan perundingan Indonesia – Belanda bertempat di hotel Des Lades, Jakarta dibawah pimpinan…
    1. Van Royen
    2. Van Der Velde
    3. Merle Cochran
    4. Sir Achibald Clark Keer
    5. Walter Foote

  15. Pada tanggal 4 Agustus 1949, telah disusun delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri konferensi meja bundar yang diketuai oleh…
    1. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
    2. Sultan Hamid
    3. Roem
    4. Moh. Hatta
    5. B Simatupang

  16. Tokoh yang menolak kedatangan TNI di Sulawesi Selatan adalah…
    1. Soumokil
    2. Andi Azis
    3. Westerling
    4. Kahar Muzakar
    5. Worang

  17. Sebelum berlangsung Konferensi Asia Afrika I, pada tahun 1954 telah diadakan konferensi Kolombo yang bertujuan untuk…
    1. Membahas masalah Vietnam, menghadapi konferensi New Delhi, mengadakan KAA
    2. Membahas masalah Kamboja, menghadapi konferensi Jenewa, mengadakan KAA
    3. Membahas masalah Singapura, menghadapi konferensi Jenewa, mengadakan KAA
    4. Akan mengadakan KAA, Membahas konferensi Bogor, membicarakan masalah Vietnam
    5. Membahas masalah Vietnam, menghadapi konferensi Jenewa akan mengadakan KAA

  18. Dekrit presiden 5 Juli 1959 lahir karena…
    1. Dimulainya gerakan manipol USDE
    2. Gagalnya konstituante membuat UUD baru
    3. Dihapuskannya dasar nrgara pancasila
    4. Diselamatkannya dasar negara pancasila
    5. Dihapuskannya seluruh ketentuan tentang terbentuknya negara RIS

  19. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengucapkan Tri Komando Rakyat (Trikora) dari kota…
    1. Jakarta
    2. Yogyakarta
    3. Semarang
    4. Surabaya
    5. Surakarta

  20. Uni soviet berusaha menanamkan pengaruhnya di negara-negara lain melalui…
    1. Perang dingin
    2. Penciptaan sputnik
    3. Politik air hangat
    4. Pakta Warsawa
    5. Kerjasama dalam ideologi komunis

  21. Dalam KTT VI yang diselenggarakan di Havana, Kuba, dari tanggal 3 samapai 7 September 1979, Indonesia yang diwakili oleh wapres Adam Malik mengusulkan prinsip 5D untuk membantu perdamaian. Prinsip 5D yang harus dimiliki gerakan Non Blok seperti di bawah ini, kecuali…
    1. Demokracy
    2. Dehidration
    3. Development
    4. Detente
    5. Decolonization

  22. Pada tanggal 3 Agustus 1995 Vietnam dinyatakan sebagai anggota ASEAN. ASEAN mengharapakan Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis menjadi…
    1. Industri
    2. Pasar
    3. Kapitalis
    4. Liberalis
    5. Terpimpin

  23. Revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak adanya…
    1. UU Agraris oleh pemerintahan Belanda sejak 1870
    2. Ditemukannya padi varietas unggul tahan wereng
    3. Setelah Indonesia masuk ASEAN mengenal IR I
    4. Setelah Indonesia memiliki pupuk buatan urea
    5. Setelah Indonesia mengenal obat pembasmi hama pestisida

  24. Pembangunan SKSD Palapa dimaksudkan dalam rangka…
    1. Percepatan pencerdasan kehidupan bangsa
    2. Meningkatkan sarana telekomunikasi
    3. Memudahkan warga untuk saling berhubungan
    4. Membuat jaringan hubungan cepat antar warga bangsa Indonesia
    5. Agar semua rakyat Indonesia mempunyai kebanggaan terhadap kemajuan IPTEK

  25. Pembangunan yang ramah lingkungan merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini harus tercermin dari kinerja…
    1. Seluruh sektor pembangunan
    2. Pembangunan industri
    3. Pembangunan pertanian
    4. Pembangunan transportasi
    5. Pembangunan telekomunikasi

 

Sekian dulu ya 25 Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD : Sejarah Nasional Indonesia, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

 

  1. Kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan di Indonesia sejak diterimanya konvensi no 29 sebab…
    1. Indonesia sebagai anggota PBB
    2. Bertentangan dengan hak asasi manusia
    3. Terjadi tuntutan mahasiswa
    4. Munculnya era reformasi
    5. Terjadinya gejolak di masyarakat

  2. Dalam suasana krisis moneter, tidak sedikit bank yang dilikuidasi untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Oleh karena itu mulai PP No. 17/tahun 1999 tanggal 17 Februari 1999 pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja bank yaitu…
    1. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
    2. Badan Perancang Pembangunan Nasional
    3. Dewan Perbanas (Perbankan Nasional)
    4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
    5. Badan Penanaman Modal Asing

  3. Agar negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 28/tahun 1999 sebab…
    1. Telah menjamurnya masalah perilaku kolusi
    2. Penyalahgunaan telah biasa di masyarakat
    3. Korupsi telah membudaya pada pegawai
    4. Nepotisme merupakan kebudayaan masyarakat
    5. KKN bertentangan dengan keadilan

  4. Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi sebab UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi telah dicabut melalui UU No. 26/tahun 1999 sebab…
    1. Presiden menghendaki
    2. Bertentangan dengan HAM
    3. Atas usul hak inisiatif DPR
    4. Terjadinya tuntutan kontras
    5. Terjadinya berbagai tindak kejahatan

  5. Menurut pasal 3 undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas berikut, kecuali…
    1. Asas profesionalitas
    2. Asas proporsionalitas
    3. Asas musyawarah untuk mufakat
    4. Asas kepastian dan keadilan
    5. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

  6. Menurut pasal 1 undang-undang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem…
    1. Demokrasi perwakilan dengan utusan tiap golongan
    2. Campuran proporsionalitas dengan representatif
    3. Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar
    4. Proporsional berdasarkan stelsel daftar
    5. Representatif berdasarkan stelsel daftar

  7. Bagi pegawai negeri sipil yang berkeinginan menjadi anggota partai politik ketentuannya di atur dalam…
    1. PP RI No. 30 tahun 1999
    2. PP RI No. 29 tahun 1999
    3. PP RI No. 13 tahun 1999
    4. PP RI No. 12 tahun 1999 jo 5 tahun1999
    5. PP RI No. 8 tahun 1999 jo 5 tahun 1999

  8. Pasal 1 ayat (5) undang-undang pemilihan umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali dimaksudkan untuk…
    1. Memilih presiden
    2. Mengisi keanggotaan MPR
    3. Melengkapi keanggotaan DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II
    4. Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan
    5. Membentuk cabinet untuk menjalankan pemerintahan

  9. Jumlah kursi anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan ditetapkan oleh…
    1. Presiden
    2. Komisi Pemilihan Umum
    3. Dewan Perwakilan Rakyat
    4. Panitia Pemilihan Indonesia
    5. Majelis Perwakilan Rakyat

  10. Untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu…
    1. UU No. 2 tahun1999
    2. UU No. 3 tahun1999
    3. UU No. 4 tahun1999
    4. UU No. 5 tahun1999
    5. UU No. 8 tahun1999

  11. Amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui…
    1. Peraturan Pemerintah
    2. Penetapan presiden
    3. Undang-undang
    4. Ketetapan MPR
    5. Keputusan presiden

  12. Undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang ini adalah…
    1. No. 2/1989
    2. No. 2/1999
    3. No. 3/1989
    4. No. 3/1999
    5. No. 4/1999

  13. Pelaksanaan pendidikan yang diatur melalui PP No. 29/tahun 1990 adalah jenjang pendidikan pada tingkat…
    1. Pendidikan dasar
    2. Pendidikan menengah
    3. Pendidikan tinggi
    4. Pendidikan luar biasa
    5. Pendidikan luar sekolah

  14. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang…
    1. Memberikan dukungan pelaksanaan kependidikan
    2. Mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan
    3. Bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik
    4. Merencanakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan pembelajaran
    5. Berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur tertentu

  15. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam satu tahun untuk setiap satuab pendidikan diatur dalam…
    1. Kepala sekolah
    2. Rapat dewan guru
    3. Ketua yayasan pendidikan
    4. Kepala kantor wilayah Depdikbud
    5. Menteri pendidikan dan kebudayaan

  16. Sesuai dengan pasal 18 PP No. 28 /tahun 1990, yang dimaksud dengan penilaian pada pendidikan dasar mencakup hal-hal berikut, kecuali…
    1. Pelaksanaan kurikulum
    2. Kegiatan guru dalam memberi nilai
    3. Kegiatan dan kemajuan belajar siswa
    4. Guru dan tenaga kependidikan lainnya
    5. Satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan

  17. Sesuai dengan pasal 15 undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan dengan pendidikan menengah adalah sebagai berikut, kecuali…
    1. Pendidikan umum
    2. Pendidikan kejuruan
    3. Pendidikan kedinasan
    4. Pendidikan kegamaan
    5. Pendidikan luar sekolah

  18. Pekerja yang telah memenuhi syarat-syarat dala peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang, digaji dan diserahi tugas negara disebut…
    1. Pegawai negeri
    2. Pegawai negara
    3. Pejabat negara
    4. Petugas negara
    5. Pejabat administrasi

  19. Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut, kecuali…
    1. Pendidikan
    2. Pemindahan
    3. Pemutasian
    4. Pengangkatan
    5. Pemberhentian

  20. Di dalam peraturan pemerintah rentangan usia untuk menjadi pegawai negeri adalah…
    1. Serendah-rendahnya 16 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun
    2. Serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun
    3. Serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun
    4. Serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 39 tahun
    5. Serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun

  21. Setiap pegawai negeri sipil memiliki hak untuk cuti sebagai berikut, kecuali…
    1. Cuti hamil
    2. Cuti besar
    3. Cuti sakit
    4. Cuti tahunan
    5. Cuti karena alasan penting

  22. Apabila seorang pegawai negeri meninggalkan tugas dan kewajibannya selama enam bulan atau lebih berturut-turut secara tidak sah, sanksinya adalah…
    1. Dinonaktifkan
    2. Diberhentikan dengan tidak hormat
    3. Pembayaran gajinya ditunda
    4. Diberhentikan dengan hormat
    5. Diberikan peringatan/taguran keras

  23. Apabila seorang pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya dalam dinas, pegawai itu akan mendapat kompensasi dalam bentuk perawatan, tunjangan atau uang duka. Hal ini diatur oleh PP No. 12/1981 sebab…
    1. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
    2. Memberikan santunan kepada keluarga
    3. Merupakan hak pegawai
    4. Suatu keharusan bagi pemerintah
    5. Pegawai sudah membayar premi asuransi

  24. Berikut ini kegunaan tata usaha kepegawaian, kecuali…
    1. Dasar pembinaan bagi pegawai negeri sipil
    2. Membantu instansi dalam menyelesaikan mutasi kepegawaian
    3. Penyusunan tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur
    4. Pemberi penilaian guna kepentingan kenaikan pangkat setiap pegawai
    5. Bahan pertimbangan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja

  25. Batas usia pension bagi pegawai negeri sipil dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun apabila yang bersangkutan menjabat jabatan-jabatan sebagai berikut, kecuali…
    1. Pegawai SLTP dan SLTA
    2. Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTA
    3. Guru yang ditetapkan secara penuh pada SLTP
    4. Guru yang ditetapkan secara penuh pada SD
    5. Guru Taman Kanak-Kanak, SD, dan pendidikan agama

 

Sekian dulu ya 25 Bank Soal TWK SKD : Kebijakan-Kebijakan Pemerintah, silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 4)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 4)

 

  1. Subjek hukum perdata internasional adalah…
    1. Negara
    2. Gabungan Negara
    3. Organisasi ionternasional
    4. Manusia pribadi

  2. Tantangan mendesak yang dihadapai bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah mempersiapkan…
    1. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
    2. Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
    3. Kerjasama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
    4. Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas

  3. Yang dimaksud dengan hukum public adalah…
    1. Sesuatu yang berhubungan dengan tata negara
    2. Sesuatu yang berhubungan dengan tata usaha negara
    3. Sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara
    4. Semua jawaban benar

  4. Yang dimaksud dengan hukum private adalah…
    1. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan orang-orang
    2. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan perseorangan
    3. Sesuatu yang berkenaan dengan hukum perdata dan hukum dagang
    4. Semua jawaban benar

  5. Teori Perjanjian Masyarakat, diuraikan dengan jelas oleh…
    1. John Locke
    2. Montesquieu
    3. Machiavelli
    4. J. Rousseau

  6. Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika), dikemukakan oleh…
    1. John Locke
    2. Montesquieu
    3. Machiavelli
    4. J. Rousseau

  7. Teori Kedaulatan Rakyat, dikemukakan oleh…
    1. John Locke
    2. Montesquieu
    3. Machiavelli
    4. J. Rousseau

  8. Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), mengandung unsure-unsur…
    1. Supremasi hukum
    2. Kesederajatan di depan hukum
    3. Hak asasi manusia
    4. Semua jawaban benar

  9. Tujuan negara menurut Immanuel Kant (1724-1804) adalah…
    1. Untuk melindungi hak dan kewajiban warga Negara
    2. Untuk mengatur kehidupan masyarakat bernegara
    3. Untuk mejaga kesejahteraan masyarakat
    4. Semua jawaban benar

  10. Ciri-ciri Negara hukum adalah…
    1. Pengakuan atas HAM termasuk pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM
    2. Pemerintah berdasarkan hukum
    3. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran HAM
    4. Semua jawaban benar

 

Sekian dulu ya Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 4), silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂


Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 3)

Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 3)

 

  1. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum private, kecuali…
    1. Seseorang mengadakan perjanjian jual beli sepetak tanah
    2. Seseorang tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
    3. Seseorang dengan sengaja menipu orang lain
    4. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya

  2. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara…
    1. Seseorang warga Negara dengan warga Negara lain
    2. Orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan
    3. Seseorang dengan benda yang menjadi hal miliknya
    4. Warga Negara sebagai organisasi kekuasaan

  3. Kedudukan Depan Pertimbangan Agung menurut UUD 1945 adalah sebagai lembaga…
    1. Eksekutif
    2. Legislative
    3. Yudikatif
    4. Konsulattif

  4. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut system pembagian kekuasaan, buka pemisahan kekuasaan. Hal itu dapat dibuktikan, antara lain adanya campur tangan suatu lembaga tinggi Negara dalam kekuasaan lembaga Negara lainnya. Contoh-contohnya sebagai berikut, kecuali…
    1. DPR ikut menetapkan APBN
    2. Presiden memberi grasi
    3. Presiden mengesahkan undang-undang
    4. Presiden mengangkat duta dan konsul

  5. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap…
    1. Peraturan Pemerintah
    2. Keputusan Presiden
    3. Keputusan Menteri
    4. Peraturan Daerah

  6. Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden…
    1. Memiliki kekuasaan yang cukup luas
    2. Berkedudukan sebagai kepala Negara
    3. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
    4. Merupakan lembaga tertinggi Negara

  7. Menurut Undang Undang Dasar Sementara 1950, pengesahan UUD dilakukan oleh …
    1. Konstituante
    2. Presiden
    3. Kabinet
    4. DPR

  8. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakah di antaara orang-oirang dalamkasus berikut yang menjadi warga Negara Indonesia?
    1. Seorang wanita Indonesia kawin dengan laki-laki asing
    2. Seseorang diangkat sebagai sebagai anak oleh orang asing
    3. Orang Indonesia yang tinggal di luar negri selama tiga tahun
    4. Wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia

  9. Yang dimaksud dengan stelsel aktif berhubungan dengan kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara, seseorang perlu…
    1. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku
    2. Berpartisipasi dalam pembangunan
    3. Memberi sumbangan nyata kepada Negara
    4. Mempunyai inisiatif sebagai warga Negara

  10. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negri bebas aktif adalah…
    1. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar
    2. Mengirimkan pasukan ke luar negri unuk kepentingan perdamaian
    3. Membantu salah satu pihak yang dirugikan alam politik nasional
    4. Memutuskan hubungan diplomatic dengan suatu Negara lain

 

Sekian dulu ya Kumpulan Soal Latihan TWK SKD : Tata Negara (Bagian 3), silahkan lihat bagian lainnya ya.
Terimakasih 🙂